Home / Populer / Menteri Sri dan dilema APBN tanpa utang

Menteri Sri dan dilema APBN tanpa utang

Menkue, Sri Mulyani saat mengikuti Rapat Kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, Selasa (25/7). Rapat juga membahas pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA. 2016. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menambah utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 461,3 triliun terus direspons negatif oleh sebagian kalangan.

Sementara di sisi lain, pemerintah diminta tidak menaikkan pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak.

Dikutip dari video yang diunggah Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/7/2017), Sri Mulyani mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat mematok penerimaan negara sebesar Rp 1.736,1 triliun di APBN-P 2017. Adapun target belanja negara Rp 2.133,3 triliun.

Dengan demikian, defisit fiskal senilai Rp 397,2 triliun atau 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menambal defisit anggaran tersebut, pemerintah membutuhkan pembiayaan anggaran yang berasal dari utang sebesar Rp 461,3 triliun.

“Kalau kita ingin APBN tanpa utang, maka belanja negara harus saya potong sebanyak Rp 397,2 triliun. Itu berarti bisa seimbang, persis APBN tanpa utang. Tapi belanja apa yang harus saya potong lebih dulu?” ujar Sri Mulyani.

Sebagai contoh, Sri Mulyani tidak mungkin memotong belanja pegawai, seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/Polri atau guru, pembayaran listrik. Pemerintah pun dilarang membabat anggaran pendidikan yang dalam undang-undang (UU) sudah ditentukan 20 persen dari APBN, serta anggaran kesehatan 5 persen dari APBN.

Di APBN-P 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 426,7 triliun atau untuk anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan Rp 106,7 triliun. Masing-masing naik dari APBN induk 2017 yang dipatok Rp 416,1 triliun dan Rp 104 triliun.

“Gaji, anggaran kesehatan dan pendidikan tidak boleh saya potong. Bantuan untuk orang miskin juga tidak boleh dipangkas. Subsidi listrik, elpiji, dan BBM pun sama. Lalu saya harus potong belanja apa?” tanya dia.

Baca Juga :  Indonesia Didesak Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Arab Saudi

“Kalau saya potong anggaran infrastruktur, proyek MRT, LRT diberhentikan, mangkrak, Anda macet terus? Tidak apa ya. Pokoknya kan yang penting tidak ngutang. Termasuk tidak usah bangun listrik baru, boleh? Pasti bilangnya jangan juga,” Sri Mulyani mengatakan.

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button