Home / Populer / MUI dukung Jokowi manfaatkan Dana Haji Umat Islam, mengapa?

MUI dukung Jokowi manfaatkan Dana Haji Umat Islam, mengapa?

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin ternyata bersikap mendukung wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan dana haji membiayai pembangunan infrastruktur.

KH Ma’ruf Amin menilai, pemanfaatan dana calon jamaah haji yang masuk dalam daftar antrean pemberangkatan ke tanah suci itu bisa digunakan untuk investasi.

“Dana haji itu kan memang boleh diinvestasi. Sekarang saja mungkin ada Rp35 triliun sudah digunakan untuk sukuk,” katanya di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Sukuk adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah.

Ini mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

Sukuk dapat pula diartikan dengan Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Ma’ruf mengungkapkan, pemanfaatan dana haji untuk investasi sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Fatwa MUI. Bahkan ia sendiri yang menandatangani fatwa itu.

“Semua kan untuk kepentingan insfratruktur negara ini dan itupun atas persetujuan saya. Saya yang tandatangan,” ucapnya.

Ia pun menyarankan , dana haji tersebut sebaiknya digunakan pemerintah untuk sejumlah proyek pembangunan. Pasalnya, jamaah haji sudah memberikan kuasa kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengelolanya. Asalkan skema syariat menjadi pilihan.

Baca Juga :  Ketua KPK ungkap alasan OTT Gubernur Bengkulu

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button