Home / News NTT / Ombudsman Perwakilan NTT tegaskan soal kewajiban Kepala Daerah

Ombudsman Perwakilan NTT tegaskan soal kewajiban Kepala Daerah

foto: nyongki/moral-politik.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Perintah Undang-Undang Nmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan kepala daerah melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman atas laporan atau pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik.

Pasalnya apa yang direkomendasi Ombudsman merupakan temuan langsung, maupun laporan langsung masyarakat berkenaan dengan keluhan tentang pelayanan publik.

Demikian disampaikan Asisten Ombudsman Perwakilan NTT Ola Mangu Kanisius dalam Media Gathering yang diselenggarakan di Swiss-Belinn Kristal Kupang, Jumat (18/8/2017).

Dikatakan, Pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemda diperkuat, yakni rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman wajib dilaksanakan oleh kepala daerah. Bagi yang tidak melaksanakan dikenakan sanksi berupa pembinaan khusus oleh kementerian dan tugas kewenangan dijalankan oleh wakil kepala daerah. Itu norma imperatif dalam pasal 351 UU 23/2014, tinggal menunggu Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaannya.

Dijelaskan, dalam penanganan laporan masyarkat Ombudsman mengutamakan pendekatan persuasif dalam setiap tahapan sampai pada pengeluaran rekomendasi.

Selama ini, katanya, Ombudsman belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggarakan pelayanan publik di NTT, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan dalam penanganan laporan dapat dikeluarkan rekomendasi bagi penyelenggara pelayanan publik.

Dalam temu bersama media tersebut dipaparkan kegiatan penanganan laporan dan pencegahan maladministrasi selama semester I tahun 2017, serta mendengar masukan dari pers dalam rangka inisiasi pembentukan jejaring Ombudsman.

Baca Juga :  Ombudsman Perwakilan NTT: Ada aroma korupsi di bidang pendidikan

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button