Home / News NTT / Pemkot Kupang diminta batalkan Perjanjian Penyewaan Lahan Eks Teluk Kupang

Pemkot Kupang diminta batalkan Perjanjian Penyewaan Lahan Eks Teluk Kupang

Ilustrasi acara di Restoran Teluk Kupang. (foto: telukkupang-resto.blogspot.co.id)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Tokoh Masyarakat (Tomas) Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang meminta Pemerintah Kota Kupang segera membatalkan Perjanjian Penyewaan lahan eks Restoran Teluk Kupang kepada pihak PT. Suba Suka Go.

Pasalnya sesuai aturan yang ada, tenpat itu harus menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Agustinus Kalelena, dan Bernard Adoe warga RT.14, RW. 06 Kelurahan Kelapa Lima, kepada moral-politik.com di kediaman Agustinus Kalelena, Selasa (1/8/2017) mengaku menolak penyewaan lahan eks Teluk Kupang kepada pihak PT. Suba Suka Go, karena kawasan itu sudah seharusnya menjadi RTH, yang bisa dimanfaatkan untuk rekreasi dan tempat untuk mengembangkan usaha-usaha bagi masyarakat kecil di Kota Kupang.

“Kami sudah tau ada Perda yang mengatur soal RTH dan kawasa tersebut masuk dalam RTH, namun dengan beralih fungsinya eks Teluk Kupang yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2012, tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengaturan Tata Ruang itu menghendaki bahwa ruang tersebut untuk ruang terbuka hijau, maka kami menilai ada yang salah. Pemerintah jangan membuat aturan lalu melanggarnya sendiri,” kata Agustinus.

Menurutnya, kalau pemerintah yang membuat aturan lalu melanggarnya, kenapa aturan tersebut dibuat?

“Mana bisa pemerintah membuat Perda lalu melanggarnya, kalau seperti ini mana bisa masyarakat mentaati Perda yang dibuat, sedangkan pemerintah tidak memberikan contoh uang benar,” katanya.

Oleh karena itu diirinya berharap pemerintah segera membatalkan perjanjian penyewaan lahan tersebut kepada pihak PT. Suba Suka Go.

Baca Juga :  Dinilai "Wanprestasi', Bupati Yoseph digugat Flavianus Gun

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button