Home / News NTT / Petrus Selestinus: Polda NTT supervisi Penyidik Polres Manggarai Barat

Petrus Selestinus: Polda NTT supervisi Penyidik Polres Manggarai Barat

foto: angga lispro/moral-politik.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Kapolda NTT sebaiknya membentuk tim penyidik khusus untuk beckup dan supervisi penyidik Polres Manggarai Barat (Mabar) dalam penyidikan kasus korupsi proyek Lando Noa.

Pasalnya hingga saat ini Polres Mabar hanya menjerat pelaku lapangan yang terdiri dari Kepala Dinas PU Mabar Agus Tama, Vincent Tunggal, Direktur CV. Sinar Lembor (sudah jadi terdakwa) dan terakhir Ketua Pejabat PPK Kabupaten Manggarai Barat Jimmi, yang dinyatakan sebagai tersangka dan telah ditahan.

Demikian di sampaikan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, saat dihubingi moral-politik.com, Kamis (10/8/2017) di Jakarta.

“Perlunya penyidik khusus bentukan Polda NTT karena penyidik dan Kapolres Mabar diduga telah terkontaminasi oleh pola hubungan kemuspidaan dalam mata rantai KKN karena saling menyandera untuk saling melindungi,” katanya.

Perlunya Kapolda NTT membentuk tim penyidik khusus dari Polda NTT, katanya, selain netralitas dan imparsialitasnya lebih terjamin, juga sekaligus untuk mensupervisi dan memonitor kinerja Penyidik Polres Manggarai Barat yang dalam penyidikan kasus ini oleh sebagian anggota masyarakat Mabar menilai, sebagai telah melakukan praktek tebang pilih, praktek penyidikan terhadap orang-orang tertentu dengan tujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya dan praktek korupsi yang lahir karena adanya KKN baru atau karena adanya intervensi dari kekuatan politik di eksekutif dan/atau legislatif.

Selain itu juga, tambahnya, penyidik Polda NTT perlu supervisi dan menyelidiki sebab-sebab mengapa jalan Lando Noa begitu cepat hancur akibat terjadi hujan beberapa hari dan apa apakah hujan beberapa hari itu dapat dikualifikasi sebagai bencana alam. Parameter seperti apa yang digunakan oleh Bupati Gusti Dula dalam mengkategorikan hujan beberapa hari itu sebagai bencana alam tanpa pembuktian dan pengkajian.

Baca Juga :  "Aksi Mutasi Jonas Salean" Diprotes Warga Kota Kupang

“Kita patut menduga bahwa semua ini sebagai upaya untuk menutup-nutupi korupsi lama yang terjadi pada saat Jalan Lando Noa untuk pertama kalinya dikerjakan. Kriteria kerusakan sebuah proyek akibat bencana dan kerusakan akibat mutuh pekerjaan yang jelek akibat korupsi merupakan dua hal yang berbeda dan karena itu harus diperjelas, baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan oleh JPU dan Majelis Hakim,” tegasnya.

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button