Home / Populer / Revisi UU apapun alasannya untuk perkuat KPK

Revisi UU apapun alasannya untuk perkuat KPK

Wapres JK (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Pansus KPK di DPR memberikan rekomendasi sementara untuk revisi Undang-undang KPK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginginkan bahwa hasil revisi untuk membuat KPK semakin kuat.

“Pemerintah tetap ingin KPK yang kuat, bahwa kalau ada revisi UU apapun itu untuk memperkuat KPK, yang memperjelas dan tidaknya,” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017)

“Jadi Pemerintah tidak perlu masuk untuk memperkuat KPK. Karena kita tetap membutuhkan KPK untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat korupsi,” sambungnya.

Pemerintah juga akan mengirimkan perwakilannya di DPR untuk membicarakan soal rekomendasi revisi terhadap KPK.

“Oh iya pasti, karena ini bisa terjadi kalau ada UU dari DPR, kemudian pemerintah diminta menanggapinya dengan mengirim menteri untuk membicarakan sehingga dibahas bersama,” terangnya.

Sebelumnya, ada 11 temuan sementara Pansus Angket KPK yang dirilis ke publik. 11 temuan itu adalah sebagai berikut:

1. Dari Aspek kelembagaan, KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi, serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya.

2. Kelembagaan KPK dengan argumen independennya mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara. Hal ini sangat mengganggu dan berpotensi terjadinya abuse of Power dalam sebuah negara hukum dan Negara demokrasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

3. KPK yang dibentuk bukan atas mandat Konstitusi akan tetapi UU No. 30 Tahun 2002 sebagai tindak lanjut atas perintah Pasal 43 UU 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah sepatutnya mendapatkan pengawasan yang ketat dan efektif dari lembaga pembentuknya (para wakil rakyat) di DPR secara terbuka dan terukur.

Baca Juga :  Pilkada Ende: 8 Pasang Cabup - Cawabup Siap Bertarung

4. Lembaga KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK belum bersesuaian atau patuh atas asas-asas yang meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KPK.

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button