Home / Populer / Saat DPR kembali minta gedung baru…

Saat DPR kembali minta gedung baru…

Suasana gedung Parlemen saat dilakukan pembersihan gedung, Senayan, Jakarta, Senin (31/7). Bersih - bersih ini dilakukan tiga bulan sekali untuk perawatan Gedung MPR/DPR/DPD. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Wacana pembangunan gedung baru DPR dan apartemen untuk anggota dewan kembali mencuat seiring adanya usulan kenaikan anggaran 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.

Anggaran ini naik Rp 1,4 triliun dari anggaran tahun 2017.

Wacana gedung baru DPR beberapa kali sempat mencuat. Terakhir kali ketika Presiden Jokowi batal menandatangani prasasti pencanangan Penataan Kawasan Parlemen karena belum menerima proses teknis secara jelas, terkait 7 proyek yang diajukan DPR pada 2015.

Pembangunan 7 proyek yang direncanakan akan dibangun DPR kala itu adalah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Hingga akhirnya usulan gedung baru DPR muncul kembali. “Kalau tidak salah, ada usulan itu,” ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Fadli menilai, rencana ini baik karena dengan dipindahkannya kompleks anggota DPR di Kalibata dipindahkan ke Taman Ria Senayan akan memperpendek jarak tempuh anggota saat menuju Gedung DPR.

“Ke gedung DPR ini jalan kaki lah,” ujar Fadli. Nantinya, gedung ini hanya dipakai selama para anggota DPR aktif menjabat.

Menurut dia, lahan bekas Taman Ria Senayan lebih baik digunakan untuk kompleks anggota DPR ketimbang dijadikan mal. Karena lahan itu merupakan milik sekretariat negara.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing, mengatakan, usulan gedung baru tersebut dinilai wajar. Sebab, kapasitas gedung lama sudah tak mumpuni. Gedung lama berkapasitas untuk 800 orang.

“Sekarang anggotanya 560, kemudian tambah tenaga ahli, staf ahli, Jadi kita berpikir secara rasional saja. Jangan opini-opini,” kata Anton saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2017.

Baca Juga :  Diterjang isu HAM, dukungan Prabowo terus bergulir

Oleh karena itu, dia meminta pihak yang terkait melihat secara langsung sebelum berkomentar.

“Bila perlu Menteri Keuangan saya undang, Menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedungnya langsung. Jadi saya rasa ini realitas kebutuhan,” ungkap Anton.

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button