Home / News NTT / Inilah sumber dana pembangunan Jembatan di Selat Gonzalu…

Inilah sumber dana pembangunan Jembatan di Selat Gonzalu…

Gubernur NTT Frans Lebu Raya bersua Menteri Jonan bersama Goris Mere, Latif CEO Tidal bv Indo. (foto: dok. dinas pu-pr ntt)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Terlalu banyak yang berkomentar miris perihal rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah dilengkapi dengan energi baru terbarukan di Kabupaten Flores Timur.

Dari semua komentar, ijinkan saya menjawab satu mengenai pemborosan anggaran pemerintah untuk membangun proyek yang menghubungkan daratan Larantuka dan Adonara; atau yang di kenal oleh masyarakat Flotim ada pada dua titik, di Larantuka namanya Palau, sedangkan di Adonara namanya Tanah Merah.

Mengacu pada penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT Andreas W. Koreh di ruang kerjanya Kantor Gubernur NTT Pertama, Jl, Basuki Rachmat, Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, Jumat (15/9/2017) pukul 12.30 WITA mengungkapkan bahwa sesuai hasil pertemuan Gubernur Frans dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan di kantornya, Selasa (12/9/2017), akhirnya menyepakati beberapa hal penting.

Pertama, terciptanya kesepakatan bahwa harga jual listrik 7,18 sen (dollar AS) per KWH. Hal ini dimungkinkan sebab studi pertama menghasilkan data, arus laut di Selat Gonzalu itu kecepatannya rata-rata di atas 4 meter per detik. Bahkan di beberapa titik bisa mencapai 5 meter per detik.

Kedua, untuk tahap pertama dipastikan jembatan Pancasila Palmerah bisa menghasilkan arus listrik berkekuatan 25 Megawatt. Ini cukup besar, sebab sekarang ini di Kabupaten Flores Timur hanya menggunakan arus listrik sebesar 4 MW, berarti bisa untuk memenuhi kebutuhan listrik di 6 kabupaten se daratan Flores.

Ketiga, jika sudah mantap semua tahapan-tahapan rencana pembangunan akan dibicarakan mengenai pembagian hasil melalui MoU. Sebab sewaktu pertemuan Gubernur Frans dengan Menteri Jonan keduanya sepakat bahwa daerah harus mendapat jatah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk hal ini akan dipikirkan lebih masak oleh PT. PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri BKPM.

Baca Juga :  Masalah PDAM, Kadis Andreas ingin duduk bersama !

Keempat, dana pembangunan jembatan dan turbin listrik energi baru terbarukan bukan menggunakan APBN, bukan juga APBD, tapi 100 persen pakai dana dari Pemerintah Belanda dengan MoU yang akan dibicarakan lebih cermat lagi.

Memerhatikan point empat di atas, apalagi yang patut di persoalkan?

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button