Home / News NTT / Kadis Kesehatan Kota Kupang jelaskan permasalahan BPJS…

Kadis Kesehatan Kota Kupang jelaskan permasalahan BPJS…

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr. Ari Wijana. (foto: nyongki/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr. Ary Wijana mengakui bahwa masih terdapat 247.657 warga Kota Kupang yang tidak menjadi peserta BPJS.

Namun dari jumlah itu, sebagian besarnya sudah terakomodir sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dibiayai oleh APBD Kota Kupang, sehingga sisa warga Kota Kupang yang tidak termasuk dalam jaminan kesehatan sebanyak 38 ribu jiwa. Namun dari jumlah tersebut, belum bisa dipastikan seluruhnya berasal dari keluarga tidak mampu.

“Bisa yang bukan peserta Jaminan Kesehatan merupakan orang kaya yang tidak mau masuk sebagai peserta Jamkesda, atau BPJS,” katanya.

Akan tetapi, kata Ary, dari jumlah penduduk yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan, mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan secara gratis, asalkan mereka memiliki KTP Kota Kupang.

“Pemerintah Kota Kupang telah meluncurkan program pengobatan gratis menggunakan KTP. Jika 38 ribu penduduk yang tidak menjadi peserta salah satu jaminan kesehatan, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, asalkan mereka memiliki KTP,” kata Ary.

Menurut dia, tahun depan akan ada subsidi kesehatana. Estimasi Rp. 9 Triliun di tahun 2017. Fakir miskin tidak mampu ditanggung APBN. Dan ada juga yang ditanggung APBD, PNS dan swasta ditanggung setengah oleh pemerintah. Penerimam bantuan iuran 93.653, penerima melalui APBD 1,115, pekerja penerima upah 115.786, pekerja bukan penerikma upah 59.339. Bukan pelerja 13 175. Total 283.128.

Ditambahkan, warga Kota Kupang yang mendapat jaminan kesehatan sebanyak 46,66 persen, yang belum dapat jaminan JKN 247.657, yang dapat JKN 283.129. Jumlah penduduk 530.785.

“Regulasi jelas tidak ada batas waktu pelayanan. Jika ada rumah sakit yang menyebut ada batas waktu pelayanan, pasien silahkan menghubungi BPJS. Sanksi kerja sama dengan BPJS bisa diputuskan. Banyak rumah sakit yang ditutup karena BPJS putuskan kontrak kerja sama,” pungkas dia.

Baca Juga :  Kodam IX Udayana bina mental personil Kodim 1603 Sikka

 

 

Penulis : Nyongki

 

 

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button