Home / News NTT / Keluhan Jalan Provinsi, harapan kepada DPRD Kota Kupang, dan solusi…

Keluhan Jalan Provinsi, harapan kepada DPRD Kota Kupang, dan solusi…

Kepala Dinas PU-PR Provinsi NTT Andreas W. Koreh menyerahkan daging kurban pada Hari Raya Idul Adha 1438 H, di Kantor Dinas PU-PR NTT terletak di Kantor Gubernur NTT Pertama, Jl. Basuki Rahmad, Kota Kupang, Jumat (1/9/2017) pukul 10.50 WITA. (foto: ist/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Pagi di Jumat (1/9/2017) pukul 10.50 WITA pada Kantor Dinas PU-PR NTT di Kantor Gubernur NTT Pertama, Jl. Basuki Rahmad, Kota Kupang, terasa sangat lain dari kemarin.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang familiar di benak warga planet bumi ditugasi untuk mengurus proyek pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, dan penataan ruang ini tak pernah absen merayakan Hari Raya Idul Adha bersama mitra kerja, media lokal, dan masyarakat yang berhak untuk memeroleh daging kurban.

Di bawah kepemimpinan sang “Kapten” Andreas W. Koreh, Dinas PU-PR mencoba tampil dan eksis dalam pelbagai fenomena. Sebut saja di bidang kemanusiaan, keolahragaan, musik, bahkan hingga ke seni dan budaya.

Seperti tak pernah lelah-lelahnya, pasukan Dinas PU-PR maju tak gentar, walau terkadang disapu angin, mulai dari sepoi-sepoi basah hingga ke badai deras bak terjadi di Laut Pukuafu dan Laut Sabu.

Andai saja badai itu tepat sasarannya maka akan terasa lumrah. Tapi kalau asal cakap, tentu bukan saja bikin puyeng, tapi terkekeh kecil.

Ambil contoh kecil. Hingga kini sejumlah oknum di DPRD tetap bersikokoh bahwa pembangunan jalan adalah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas PU-PR. Mereka lupa, ada pembagian kewenangan kepada tiga power of deciciation (kekuatan penentu), yaitu Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Singkat kata, ada pembangunan ruas jalan yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Tiga kekuatan penentu dalam pemerintah ini bisa bersinergi tapi dalam hal koordinasi, sedangkan mengenai teknis operasional masing-masing patuh pada azas. Melenceng bakal mengundang perhatian aparat Kejaksaan, Kepolisian, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun menelusuri hingga mendera dengan sejumlah ancaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :  Yeskial Loedoe: Satpol PP akan amankan Sidang DPRD Kota Kupang

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button