MORAL POLITIK : Percakapan tak kalah hangatnya semenjak Jefritson Riwu Kore (Jeriko) dan Hermanus Man (Herman) di lantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kupang, adalah menata ulang semua konsep pembangunan yang telah dijalankan oleh pemimpin terdahulu.

Percakapan-percakapan yang bersifat harapan tersebut cukup marak terjadi di media sosial Facebook.

Satu kesimpulan besar yang kami petik dari itu semua adalah pembangunan di bidang ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata.

Tentu hal tersebut tak bak menyulap atau membalikan telapan tangan langsung jadi atau selesai, ada mekanisme-mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilampaui berdasarkan regulasi yang telah menjadi kesepakatan Nasional maupun Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam amatan kami, Walikota Jeriko telah mengawali kepemimpinannya dengan derap langkah yang cukup simpatik, semisal jurus-jurus yang dimainkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Laksana gayung bersambut, marak usul dan diskusi yang berkembang dengan sendirinya tanpa dimoderatori. Sebab siapa dapat menjamin jalannya diskusi tersebut bisa diperhatikan oleh para pemangku kepentingan yang berkompoten?

Sembari berharap pertemuan langsung dengan Walikota Jeriko beberapa hari kedepan, berikut ini petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Provinsi NTT Andreas W. Koreh di hadapan puluhan staf dan sejumlah mitra kerjanya di Kantor Dinas PU-PR NTT, Kantor Gubernur NTT Pertama, Jl. Basuki Rahmad, Kota Kupang, Jumat (1/9/2017) pukul 11.30 WITA.

Salah satu ratio dari Otonomi Daerah (Otda) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dilimpahkan untuk mengelola pelayanan dasar. Bisakah dijelaskan soal Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi?

Baca Juga :  DPRD Kota Surakarta study estimasi kematian dari Pemkot Kupang

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.