Home / Sains / Menteri Jonan dan Gubernur Frans bahas Jembatan Pancasila Palmerah…

Menteri Jonan dan Gubernur Frans bahas Jembatan Pancasila Palmerah…

Gubernur NTT Frans Lebu Raya bersua Menteri Jonan bersama Goris Mere, Latif CEO Tidal bv Indo. (foto: dok. dinas pu-pr ntt)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Potensi sumber energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dinilai memiliki cukup banyak sumber energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menceritakan pengalamannya saat ditawari Gubernur NTT Frans Lebu Raya terkait pembangkit listrik dengan menggunakan arus laut pada bulan lalu.

“Gubernur NTT mengusulkan ke saya pembangkit listrik dengan arus laut. Saya tanya tarifnya berapa? ‘Minimal 16 sen (dolar AS) per kwh. Saya bilang, kalau 16 sen silakan minum dan silakan pulang. Kalau bisa di bawah 10 sen kita diskusi,” kata Jonan saat membuka Seminar Internasional mengenai Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (13/9).

Namun, kata Jonan, tiba-tiba pada Selasa (12/9/2017) kemarin, Frans Lebu Raya justru menghadapnya dan mengatakan bahwa tarif pembangkit listrik tersebut bisa turun menjadi 7,18 sen dolar AS.

“Studi pertamanya dia, arus laut di Selat Larantuka itu kecepatannya rata-rata di bawah 2,8 meter per detik. Setelah studi lagi, mereka mendapatkan rata-rata di atas 4 meter per detik. Bahkan di beberapa titik bisa mencapai 5 meter per detik,” tuturnya.

Setelah itu, Jonan mengaku terjadilah diskusi masalah tarif secara lebih serius. Selain itu, dibandingkan juga terhadap biaya pokok produksi (BPP) dan biaya pokok pembangkitan di NTT.

“Saya tanya harganya berapa, saya enggak nawar loh. Saya tanya, biaya pokok produksi (BPP), biaya pokok pembangkitan di NTT berapa? Dia bilang 17 tahun lalu. Tapi saya bisa 7,18 sen. Saya bilang, kalau 7,18 sen saya yakin PLN 20 MW bisa,” Jonan menambahkan.

Baca Juga :  Kegelisahan kader yang ber-Islam

Menurut Jonan, hal tersebut sekaligus menepis anggapan beberapa pihak yang mengatakan bahwa tarif yang diatur pemerintah merugikan.

“Orang bilang, wah pemerintah atur tarifnya, kita enggak bisa kerja. Minggu lalu ada penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) yang berlokasi di Jawa Tengah. Kapasitasnya 0,9 MW. Tarifnya 6,8 sen. Buktinya bisa,” imbuhnya.

 

 

 

Editor    : Erny
Sumber : Kumparan.com

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button