Home / Opini / Opini: Rohingya dan Indonesia di tengah kompromi kemanusiaan

Opini: Rohingya dan Indonesia di tengah kompromi kemanusiaan

Everd Scor Rider Daniel

Bagikan Halaman ini

Share Button

Penulis: Everd Scor Rider Daniel *)

 

 

MORAL POLITIK : Hak kemanusiaan adalah derajat paling tinggi dalam kehidupan manusia. Berbincang hak, merupakan dasar dari usaha menghargai, menghormati derajat kemanusiaan.

Hak adalah ranah paling mendasar dalam kedirian manusia, berada di wilayah universal, terbuka tanpa sekat-sekat pemisah dan berlaku setara kepada semua manusia. Bencana kemanusiaan paling mendasar adalah ketika wilayah hak kemanusiaan diusik oleh absenya rasa hormat, pelanggaran, kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi.

Hak diakui tanpa melekat pembedaan, diskriminasi. Berbincang hak harusnya di wilayah universal, terbuka. Hak tidak berlaku pengecualiaan (exception), namun melekat pengakuan (recognition) pada martabat kemanusiaan. Hak dasar kemanusiaan, kata Amartya Sen (Etika Kebebasan, 2017), sebagai area yang wajib dilindungi (protected sphere), termasuk akan perlindungan (protection) dan kemanan (security). Hak-hak itu melekat (inherent) sebagai kebutuhan paling dasar (fundamental rights) yang harus terpenuhi dalam diri manusia.

Pengakuan dasar yang melekat tersebut, berlaku pada segenap diri manusia, tanpa terkecuali, para pengungsi (refugee). Dasar pengakuan bahwa pengungsi berhak memperoleh perlindungan dan kemanan dijelaskan pada Convention of Refugee tahun 1951. Konvensi hasil ratifikasi Geneva tersebut, disahkan oleh 145 negara-negara pihak (member state), sebagai komitmen moral dalam menyebarluaskan pengakuan terhadap hak-hak pengungsi, serta kewajiban hukum negara untuk melindungi pengungsi.

Rohingnya Crisis

Penderitaan etnis Rohingnya yang telah menjadi tragedi kemanusiaan abad ini, salah satu dari gelombang kekerasan yang tangkap sebagai wacana pembantaian hak dan diskriminasi atas kemanusiaan. Rohingya adalah sekelompok etnis yang melarikan diri dari negara asal (Myanmar), karena alasan-alasan penderitaan (pasionis). Kelompok ini disebut oleh United Nation High Commisioner of Refugee (UNHCR), sebagai pengungsi.

Lembaga pengungsi PBB itu, mendeskripsikan pengertian pengungsi sebagai “peoples fleeing war or persecution can be very vulnerable. They have no protection from their own state and it is often their own government that is persecuting them”. Pengungsi menurut pemahaman itu, adalah mereka yang melarikan diri karena perang atau penganiayaan (persecution). Negara asal (origin countries), tempat para Rohingya, telah membungkam hak kemanusiaan mereka, atau tidak mengakui keberadaan kelompok etnis ini sebagai manusia.

Baca Juga :  Opini: Doa untuk Indonesia

Dalam prinsip konvensi 1951 dimandatkan negara dengan pijakan legal binding, bahwa, negara anggota, ataupun termasuk non anggota, wajib memberikan sikap merespon segala sesuatu yang berhubungan dengan alasan kemanusiaan (human rights). Deskripsi kewajiban-kewajiban hukum sebagaimana diratifikasi adalah dasar tindakan penyelamatan terhadap pengungsi yang membutuhkan rasa aman dan bebas dari kekerasan (violence).

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button