Home / News NTT / Rumah Sakit SK. Lerik harus samai milik swasta

Rumah Sakit SK. Lerik harus samai milik swasta

Walikota Kupang Jefritson Riwu Kore mengunjungi RS. SK. Lerik, Selasa (29/08/2017). (foto: penanusantara.com/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap banyak dari pemerintah Kota Kupang untuk memajukan Rumah Sakit (RS) SK. Lerik Kota Kupang.

Mereka berharap RS SK. Lerika jangan kalah bersaing dengan RS lainnnya fi Kota Kupang, terutama dengan RS swasta.

“RS SK. Lerik merupakan RS milik pemerintah, yang didanai APBD sehingga harus lebih maju dalam segala aspek, dan semua biaya pengelolaan keuangan diberikan sepenuhnya kepada pihak RS,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Maurids Kalilena, saat bertemu dengan pihak RS SK. Lerik dalam kunjungan kerja Komisi IV ke RS setempat, Kamis (7/9/2017).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Livingston Ratu Kadja, Wakil Ketua Komisi IV Theodira Ewalde Taek, serta beberapa anggota lainnnya yaitu Yapi Pingak, Mozes Mandala, Mourids Kaliline, dan Ferdinand Pa Padja, dan Viktor Haning.

Rombongan Komisi IV tersebut diterima langsung Sekretris RS yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Harian RSUD S.K Lerik, Andreas Woli, Kabid Pelayanan Medis, dr. N. Iksan, Ketua BPJS, dr. Ivyme Luanlaka, dan beberapa staf.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang pelaksana harian, Mus Kalilena mengaku heran dengan ketertinggalan RS SK. Lerik dengan RS lainnnya di Kota Kupang.

“Kalau dihitung secara ekonomi, RS SK. Lerikk lebih diuntungkan, karena milik pemerintah, semua anggaran diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelolanya sendiri, namun kenapa pelayanan dan pengelolaanya selalu menjadi keluhan warga,” ujar Mus.

Livingston Ratu Kadja

Sementara, Ketua Komisi IV Livingston Ratu Kadja bahkan menduga ada kekuatan lain yang “bermain” di tubuh RS SK. Lerik. Kekuatan-kekuatan itu mempunyai pengaruh yang lebih besar, daripada Direktris itu sendiri.

Baca Juga :  Pilkada Kota Kupang, ini pesan Kapolda NTT...

Ketika kekuatan itu “bermain”, sebut Kalilena, maka dengan sendirinya, peran Direktris akan diabaikan. Dan akan berimbas kepada aspek lainnnya seperti upah jasa medis. Bahkan ada yang tidak menerima upah sama sekali alias nol.

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button