Adrianus Talli. (foto: nyongki/moral-politik.com)

MORAL POLITIK : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menyetujui rencanan Walikota Kupang Jefri Riwu Kore melakukan reformasi  birokrasi.

Persetujuan untuk reformasi birokrasi yang dimaksudkan oleh DPRD terutama pada kepala dinas-dinas yang saat ini tengah menjabat.

Adapun alasan dari DPRD Kota Kupang memberikan persetujuan dilakukannya reformasi birokrasi, karena mereka  menilai selama ini roda pemerintah tidak berjalan dengan baik, karena pimpinan yang ditempatkan pada dinas-dinas belum mampu me-manage dinas yang dipimpin secara baik, sehingga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik.

“Sebenarnya banyak orang beranggapan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah baru untuk sekedar balas dendam politik pada saat momentum pilkada berlangsung. Tapi saya pikir pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi,” kata Anggota DPRD Kota Kupang Adrianus Talli kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Rabu (6/9/2017) siang.

Menurut Talli, dirinya sangat mendukung langkah Walikota Jeriko untuk melakukan reformasi birokrasi pada enam bulan mendatang, sebab pada tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) butuh penyegaran baru. Apalagi selama ini dirinya merasa bahwa pimpinan OPD yang ditempatkan tidak sesuai, sehingga mereka tidak mampu bekerja dengan maksimal untuk menjalankan visi misi walikota.

“Kalau Pak Jefri mau visi dan misinya berjalan dengan baik, dia harus menjalankan rencananya untuk mereformasi birokrasi. Langkah itu untuk mengamankan segala kebijakan dan programnya,” katanya.

Ditegaskan kembali oleh Talli, Pak Jefri juga harus memilih orang yang tepat, atau dalam istilah asing right man on the right place agar semua tujuannya dalam membangun Kota Kupang bisa tercapai.

Sebelumnya, dalam pidato perdana Walikota Kupang di depan seluruh Anggota DPRD Kota Kupang, Walikota Jefri mengungkapkan keinginannya untuk melakukan reformasi dalam birokrasi. Keinginan dia untuk melakukan reformasi birokrasi agar para pimpinan OPD yang kelak nanti memimpin dinas-dinas, bisa menjalankan programnya selaku Walikota Kupang selam lima tahun ke depan.

Baca Juga :  DPRD NTT mengapresiasi Festival Pariwisata di Sumba

“Jadi tidak ada unsur balas dendam. Semua pimpinan OPD tidak asal diangkat untuk memimpin sebuah dinas. Mereka semua harus mengikuti tahapan fit and propertest (uji kepatutan dan kelayakan). Siapa diantara mereka yang mampu melewati test dengan hasil memuaskan maka mereka yang akan dipakai,” katanya.

 

 

Penulis: Nyongki