Home / News NTT / Wawancara Ekslusif dengan Gubernur Frans soal Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah

Wawancara Ekslusif dengan Gubernur Frans soal Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah

foto: v.j. boekan

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tiga tahun berjuang tanpa mengenal lelah untuk membangun Jembatan Pancasila Palmerah disertai turbin listrik energi baru terbarukan di Selat Gonzalu, Kabupaten Flores Timur.

Ada banyak catatan suka duka yang mewarnai tapak-tapak kaki perjuangan itu, hingga ke pertemuan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia di Gedung BPPT I Lt.3 Jl. MH Thamrin no. 8, Jakarta 10340, Kamis (20/9/2017) pukul 14.10 WIB.

Ketika itu, Gubernur Frans selain melaporkan kemajuan (progress) Pre-Feasibility Study (P-FS) rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah, juga meminta persetujuan kepada Menteri Luhut untuk Penunjukan Langsung (PL) terhadap pengerjaan proyek dimaksud kepada Tidal Bridge BV dari Belanda.

Publik NTT berhak mengetahui jalannya pertemuan dimaksud, dan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh Gubernur Frans, sehingga proyek yang dikategorikan sebagai pertama kalinya dalam sejarah peradaban dunia bisa masuk ke tahapan peletakan batu pertama (Ground Breaking/GB), yang direncanakan pada Rabu (20/12/2017) di Larantuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Inilah tahapan lanjutan pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah (1)

Berikut ini wawancara ekslusif kami dengan Gubernur Frans melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT Andreas W. Koreh, usai pertemuan dengan Menteri Luhut di Jakarta, Kamis (20/9/2017) Pukul 17.15 WIB.

Menteri Luhut telah memberikan signal dukungannya terhadap pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah, tahapan apalagi yang harus dilampaui oleh Pemerintah Provinsi NTT sehingga bisa di GB oleh Presiden Jokowi pada 20 Desember 2017, bertepatan dengan HUT NTT ke-60?

Usai kesepakatan dua kementerian yaitu ESDM dan respons menggembirakan dari Menteri Luhut bahwa harganya cukup baik yaitu 7,18 sen dollar per KWH, itu artinya secara verbal sudah ada kesepahaman. Tapi masih ada tahapan Administrasi Negara yang harus dilalui antara lain pre-feasibiliti study (P-FS), feasibiliti study (FS), pembuatan Detail Egenering Disign (DED), dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

Berarti tahapannya masih panjang. Adakah solusi lain sehingga rencana GB bisa terlaksana pada 20 Desember 2017 mendatang?

Baca Juga :  Saat Gubernur Frans dan Kadis Andreas kunjungi Bendungan Raknamo...

Pada saat dilakukan P-FS, Tidal Bridge BV juga melakukan lebih dari sekedar P-FS. Mereka telah melangkah jauh sampai ke pembuatan DED, malah AMDAL sudah mereka lakukan dan tak lama lagi telah selesai.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button