Home / News NTT / Beni Sain tanggapi tudingan staf soal pengelolaan alat berat

Beni Sain tanggapi tudingan staf soal pengelolaan alat berat

Beni Sain. (foto: mediantt.com/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang diduga tak indahkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, terkait tata cara penyewaan alat berat.

Sebab sesuai rekomendasi BPK, semua proses penyewaan alat berat harus ada standar operasionalnya dan penawaran peminjaman harus melalui surat penawaran resmi, yang disampaikan kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas PUPR.

Namun dalam proses penyewaan alat berat milik Dinas PUPR tidak ada SOP dan semua penyewaan hanya melalui Kadis PUPR Beni Sain, dan Kabid Bina Marga Yusuf Made.

Berdasarkan pengakuan dari salah satu ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang tidak mau namanya disebutkan mengatakan bahwa proses penyewaan alat berat pada Dinas PUPR Kota Kupang tidak melalui mekanisme yang sebenarnya, tapi para pihak penyewa langsung melobi ke Kepala Dinas PUPR Beni Sain, dan Kepala Bidang Bina Marga Yusuf Made.

Menurut sumber tersebut, alat berat yang ada pada Dinas PUPR ada sebanyak tiga unit yang disewakan, namun proses penyewaan tidak melalui prosedur yang sudah benar, karena setiap proses penyewaan langsung menghubungi kepala dinas dan kepala bidang bina marag.

Ia menyebut, pernah ada satu kontraktor penyewa yang pernah datang ke kantor Dinas PUPR dan mau meminta menyewa alat berat, namun karena yang bersangkutan tidak membawa surat secara resmi, maka permintaan itu ditolak, tetapi calon penyewa tersebut berdalih bahwa kedatangan dirinya atas persetujuan dari Kadis PUPR, sehingga ketika ditolak oleh bagian umum, yang bersangkutan langsung menghadap Kadis dan langsung memakai alat berat tersebut.

Ia mengaku sejak awal tahun 2017, alat berat sebanyak tiga unit kerap kali berpindah tangan dari satu penyewa ke penyewa yang lain, bahkan ada alat berat yang tidak pernah singgah di dinas, namun tidak pernah ada satu surat pun yang masuk, bahkan pihak bagian umum pada dinas tersebut tidak pernah mencatat adanya penyewaan alat berat, karena semua penyewaan langsung bertemu dengan Kadis dan Kabid Bina Marga.

Baca Juga :  Pilkades Kabupaten Sikka, Panitia asal gugurkan Balon

Dengan sistim seperti ini, kata dia, tentu bisa menjadi masalah lagi, karena semua proses penyewaan tidak ada SOP dan bakal menjadi temuan lagi oleh BPK.

Beni Sain

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Beni Sain, yang dihubungi terpisah membantah keterangan tersebut.

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button