MORAL POLITIK : Komisi I DPRD Kota Kupang berencana akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Kota Kupang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang.

“RDP yang bakal di gelar tersebut untuk mencocokan data jumlah penduduk antara Pemerintah Kota Kupang, dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini, pihak Ditjen Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang Padron Paulus kepada wartawan di Ruang Komisi I DPRD Kota Kupang, Senin (16/10/2017) siang.

Padron mengatakan, RDP perlu dilakukan karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Kupang, jumlah penduduk Kota Kupang berjumlah 532 ribu jiwa. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ditjen Kependudukan yang dikirimkan ke pihak KPU Kota Kupang, jumlahnya 438 ribu jiwa.

Dengan jumlah data yang berbeda, katanya, tentu sangat berpengaruh pada pemilu 2019 mendatang, apalagi terjadi selisih jumlah penduduk hampir 100 ribu jiwa.

“Berdasarkan data yang di kirim Kemendagri ke KPU, dalam rangka verifikasi parpol jumlah penduduk Kota Kupang 430 ribu. Sedangkan pihak Dispendukcapil mengeluarkan data lain, untuk itu kami akan mengundang semua yang berkepentingan untuk duduk bersama membicarakan masalah ini,” tegas Paulus.

Adrianus Talli

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Kota Kupang Adrianus Talli mengaku, RDP perlu dilakukan untuk mendengar penjelasan dari pihak Dispendukcapil Kota Kupang, soal jumlah penduduk Kota Kupang. Apalagi berdasarkan pengakuan Kadispendukcapil, pencetakan e-KTP sejak Januari tahun 2017, tidak terbaca oleh sistem di Kementerian.

Baca Juga :  Otniel Pello meninggal dunia, Pemkot Kupang berduka