Home / Opini / Nasionalisme di tengah Euforia Abad Ini

Nasionalisme di tengah Euforia Abad Ini

Masyarakat Adat Pubabu yang tergabung dalam Aliansi Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK) Amanuban, mendatangi DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (25/10/2017). foto: ambuga/moral-politik.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Opini Kopong Bunga Lamawuran

 

 

MORAL POLITIK : Rabu (25/10/2017), terdengarlah apa yang menurut saya sebuah ungkapan perasaan paling indah sekaligus kejam.

Ungkapan itu oleh sebagian orang, mudah-mudahan tidak menganggapnya sebagai letupan angin semata tanpa makna.

Adalah Niko Manao yang mengucapkan kata-kata indah sekaligus kejam itu di ruang Komisi 1 DPRD NTT bahwa Bapak Dewan, jika persoalan ini tidak bisa diselesaikan secepatnya, kami akan menutup ruas jalan di Jalur Selatan, supaya kita putus komunikasi.

Tentu saja, kata-kata Niko sebagai ungkapan terdalam perasaannya itu, bukanlah sebuah puisi. Dia bukanlah seorang penyair. Jika menjadi penyair sekalipun, ia pastinya memilih kata-kata lain, dan bukan kata-kata penuh provokasi semacam itu. Dan apa yang terucap itu, pastilah dipikirkan selama bertahun-tahun, setelah dengan mata kepala sendiri melihat dan merasakan perlakuan pemerintah Indonesia yang tidak adil kepada mereka.

Walau bukan terucapkan dari mulut seorang penyair; walau juga dengan kata-kata yang sangat sederhana, namun kata-kata itu membuat saya sangat sedih sekaligus ingin menangis. (Mata saya berkaca-kaca waktu itu, dan saya terpaksa berpaling ke tempat lain supaya tak ada orang yang melihat bening air mata saya).

Seperti yang kita semua ketahui, apa yang di persoalkan Niko adalah masalah Hutan Adat Pubabu yang telah di perjuangkan oleh mereka selama hampir 9 tahun, dan selama itu, masyarakat adat Pubabu selalu mendapatkan tindakan-tindakan kurang manusiawi dari oknum pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jika kita mencoba membuka kembali lembaran sejarah, maka kita dapatkan masalah Hutan Adat Pubabu bermula di tahun 1982, ketika ada kerja sama antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia, dan mengontrak lahan masyarakat adat seluas 6000 hektar untuk bisnis penggemukan sapi. Dari surat kontrak kerja sama, tertuliskan, masyarakat adat Pubabu boleh melakukan aktivitas di lokasi itu. Setelah masa kontrak habis, tahun 1987, pihak pemerintah Australia kembali ke negaranya. Lalu sejak 1987 sampai 2012, 25 tahun lamanya, kontrak itu dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Dalam hal ini pemprov NTT. Dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Baca Juga :  Cara Terbaru Mempercantik dan Menyehatkan Miss V

Sebelum kontrak itu habis, 2 tahun sebelumnya, tahun 2010, pihak pemerintah mencoba melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat untuk kalau bisa, kontrak itu diperpanjang. Namun masyarakat Adat Pubabu menolak, dan pada 2011, mereka menuliskan surat pembatalan kontrak kerja kepada pemerintah. Tahun 2013, mereka membuat pernyataan agar pemerintah harus keluar dari wilayah hutan adat itu. Alasan sederhananya, karena selama beroperasi di wilayah hutan adat itu, pihak pemerintah telah merusaki hutan seluas 1050 hektar, dan masyarakat adat dilarang beraktivitas di lokasi itu.

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button