Home / Opini / Opini: Buku dalam Jangkauan Guru Honorer

Opini: Buku dalam Jangkauan Guru Honorer

Ilustrasi. (foto: assets.rappler.com)
Ribuan Guru honorer K2 dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015). Dalam aksinya, mereka menuntut para guru honorer K2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bagikan Halaman ini

Share Button

Oleh Kopong Bunga Lamawuran *)

 

 

 

MORAL POLITIK : Akhir-akhir ini, terlihat semakin banyak gerakan dalam menumbuhkan minat baca dan tulis masyarakat ilmiah.

Dilihat dari sisi perkembangan budaya, hal ini tentu saja menunjukkan perkembangan yang baik dan perlu diapresiasi. Dalam kasus di Flores Timur (Flotim), adalah Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Flotim yang selalu melakukan gerakan-gerakan yang bertujuan menumbuhkan melek huruf, dan dengan cara sendiri mengajak para guru untuk selalu menulis.

Gerakan-gerakan seperti ini sama sekali tidak ada salahnya. Namun perlu adanya sebuah ajakan, baik terhadap Agupena Flotim maupun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Flotim untuk ikut serta mengangkat suara memperjuangkan nasib guru honorer baik secara tulisan (pribadi) maupun secara gerakan (organisasi). Seruan ini memiliki alasan-alasan tersendiri, tentu saja dengan mempertimbangkan juga terhadap daya beli buku para guru honorer yang masih rendah.

Dalam tahun 1999, oleh Yayasan Obor Indonesia digelar sebuah seminar yang menghadirkan para ahli di bidang sosiologi, sastrawan, perbukuan, juga bidang penerbitan. Seminar ini secara khusus membahas buku, teknologi, dan penerbitan, kemudian menerbitkan hasil seminar itu dalam sebuah buku berjudul “Buku dalam Indonesia Baru” yang dieditori oleh Alfons Taryadi.

Terkait melek huruf yang dipaparkan Ignas Kleden dalam buku itu, agak mencengangkan misalnya dalam tahun ’90-an, tingkat melek huruf di Indonesia sudah mencapai 84 %; sebuah prestasi melek huruf yang sebenarnya sudah melebihi standar yang ditetapkan oleh UNESCO (UNESCO sendiri menetapkan standar melek huruf untuk Negara Berkembang adalah 60 %). Hal ini membuat Ignas Kleden bertanya-tanya, mengapa tingkat melek huruf yang tinggi di Indonesia tersebut tidak berbanding lurus dengan angka penerbitan buku di Indonesia?

Baca Juga :  Warga Jakarta kecewa, "DP 0 Rupiah bohong"...

Lebih jauh, Ignas Kleden memaparkan bahwa angka rata-rata penerbitan buku baru pada tahun 1993-1994 yang ditetapkan UNESCO untuk Negara Berkembang sebanyak 55 judul per satu juta penduduk, dan 513 judul buku baru per satu juta penduduk untuk Negara Maju. Di Indonesia hanya ada 9 judul buku baru untuk tiap satu juta penduduk.

< 1 2 3 4>

Komentar Anda?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button