MORAL POLITIK : Pemerintah Kota Kupang menggelar sosialisasi terkait Tupoksi Saber Pungli. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Walikota Kupang, Rabu (18/10/2017).

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh ASN di lingkup Pemerintah Kota Kupang, bersama dinas, badan, lembaga yang terlibat dalam Saber Pungli Kota Kupang. Hadir pula Wakil Walikota Kupang Hermanus Mana bersama sejumlah Pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Kupang.

Memulai kegiatan, Waka Polresta Kupang Kota Komisaris Polisi A.M VON Bulow selaku Ketua Saber Pungli dalam laporannya mengatakan, dibentuknya Saber Pungli berdasarkan UU No. 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan presiden No 5 tahun 2001 tentang percepatan pemberantasan korupsi, peraturan presiden No 87 tahun 2016 tentang pembentukan satgas saber pungli, intruksi presiden N0 9 tahun 2011 dan intruksi presiden No 17 tahun 2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, intruksi presiden No 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi, serat surat edaran mentri pendayagunahan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI No 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek punguitan liar dalam pelaksaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Menurutnya, maksud sosialisasi sapu bersih pungutan liar dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dan transparansi, memberikan kesadaran yang tinggi kepada aparatur dan masyarakat untuk berlaku jujur dalam bekerja.

“Tujuanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas pungli, jujur dan adil guna meningkatkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Memulihkan kepercayaan publik, memberrikan keadilan dan kepastia hukum.

Dikatakan, materi sosialisasi adalah model dan dampak pungutan liar, tugas dan wewenang satgas saber pungli, – sasaran satgas saber pungli, peran masyarakat dalam pemberantasan pungli, sanksi bagi ASN yang melakukan pungli, tindak pidana pungutan liar.

Baca Juga :  KPU tarik ulur dengan Paket Adil lalu menerima berkas, kok bisa ya ?

Hermanus Man

Sementara itu, Hermanus Man dalam sambutannya pada saat kegiatan tersebut mengatakan, bicara tentang saber pungli, yang berkaitan dengan karakter buruk para ASN, yang memberikan palayanan, atau memiliki kekuasaan yang disalahgunakan.