MORAL POLITIK : Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Vicktor Halengki Haning kesal, program bedah rumah untuk warga tidak mampu di Kota Kupang belum rampung.

Fakta lapangan membuktikan bahwa hingga akhir Desember nanti, proses pelelangan pekerjaan itu belum rampung, padahal program itu dianggarkan untuk tahun 2017.

Kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Kamis (16/11/2017) Haning mengatakan, pelaksanaan program rumah layak huni oleh pemerintah melalui Dinas Sosial di Kota Kupang kini terkatung-katung. Hal itu akibat pelaksanaan program yang dinilai dipaksakan menggunakan jasa pihak ke tiga.

Menurutnya, melalui penggunaan jasa pihak ketiga, telah berpengaruh pada harga satuan bahan bangunan yang akan disalurkan. Terlebih, bahan bangunan di pasaran kini juga sering berubah, maka pengaruh pada jumlah barang dan kualitas bantuan yang akan disalurkan tentunya ikut berubah.

Dijelaskan, sesuai informasi, PPK program rumah layak huni kini sudah tidak berani ambil resiko menyangkut harga satuan bahan yang akan disalurkan. Karena, jika menggunakan jasa pihak ke tiga, maka total bantuan yang diterima oleh penerima manfaat bisa menyusut jauh dibawah nilai yang ditetapkan awal sebesar Rp 25 Juta per-KK.

Haning meminta Dinas Sosial Kota Kupang agar di tahun 2018 nanti, program ini tidak boleh lagi diteruskan jika tidak memiliki perencanaan yang baik. Saat ini yang terjadi adalah, program rumah layak huni tidak memiliki perencanaan yang baik, akhirnya program tersebut sampai kini belum berani di eksekusi.

Selain itu, berdasarkan catatan dari BPK tahun 2016 untuk Dinas Sosial, telah dikatakan bahwa dinas ini tidak boleh menyalurkan bantuan hibah secara langsung kepada masyarakat. Penyaluran bantuan hibah harus melalui Sekretariat Daerah, dalam hal ini Bagian Umum Setda Kota Kupang.

Baca Juga :  Jaksa menang praperadilan, Pengacara JR anggap penahanan tak sah

Oleh karena itu ia berharap anggaran untuk program rumah layak huni yang ada di Dinas Sosial segera dialihkan ke Bagian Umum daerah untuk secepatnya disalurkan ke penerima manfaat. Hal itu juga dinilai agar sesuai dengan Permendagri tentang mekanisme pengelolaan keuangan. Saat ini masyarakat Kota Kupang yang telah didata sebagai penerima manfaat, merasa telah ditipu karena program tersebut belum juga terealisasi. Jika program tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka masyarakat penerima manfaat telah menjadi korban dari kelalaian pemerintah.