MORAL POLITIK : Kasus Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang mendapat tanggapan dari Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD NTT Leo Ahas mengatakan, masalah tanah yang berkaitan dengan hak masyarakat, harus diselesaikan berdasarkan prinsip umum ganti rugi tanah.

“Prinsip umumnya, tidak ada satu properti kepemilikan pribadi diambil untuk kepentingan publik tanpa kompensasi yang pantas dan wajar,” kata Leo kepada moral-politik.com di Kota Kupang, Selasa (7/11/2017).

Menurutnya, masalah ini pastinya sudah lama, namun sampai saat ini belum ada laporan dari warga korban.

“Sampai saat ini, kami belum mendapat laporan dari warga. Namun jika situasinya begitu, tidak ada pilihan lain, selain hak-hak warga diberikan secara wajar kepada mereka,” kata Leo.

Sebagaimana diketahui, proyek Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang, menurut penuturan warga Oeltua, akan bermasalah karena ada beberapa rumah warga yang akan digusur nanti.

“Kalau di sini, ada bangunan warga yang nantinya di gusur. Di Penfui lebih ‘rame’ lagi. Kantor Lurah Penfui juga pastinya di gusur. Tidak tahu masalah nanti bagaimana. Beruntung jika rumah-rumah itu belum ada sertifikat tanahnya. Kalau sudah ada sertifikat tanah?” kata seorang warga Oeltua, Kabupaten Kupang yang tidak mau disebutkan identitasnya.

Hadrianus Bambang Nurhadi Widihaetono

Terpisah, ketika ingin dimintai penjelasan dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional X Kupang Hadrianus Bambang Nurhadi Widihaetono, sayangnya sosok yang satu ini selalu tidak berada di tempat.

 

 
Penulis : Ambuga
Editor   : Erny

Baca Juga :  Bangganya Kepsek SMP Kristen Citra Bangsa Saat Terima SK Akreditasi