MORAL-POLITIK.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, kembali ingatkan Pemerintah Kota Kupang soal penataan aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak.

“Kami mengetahui masa kepemimpinan Walikota Kupang Jefri Riwu Kore dan Wakil Walikota Herman Man ini baru awal. Namun ada janji yang menyatakan akan melakukan penataaan aset daerah. Sehingga harapan kami pemerintah dapat menata aset daerah karena masalah ini menjadi kendala besar bagi Pemkot untuk mendapat predikat WTP dari BPK,” jelas Anggota Komisi I DPRD Kota Kupang asal PDI-P Adrianus Talli kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Kupang, Sabtu (18/11/2017) siang.

Menurut Talli, bicara soal aset daerah pemerintah kota, semua orang mengetahuinya seperti kendaraan dinas semuanya tidak jelas, di mana di atas kertas semua tercatat dengan bagus, namun secara fisik tidak ada.

“Soal aset daerah pemerintah kota secara kertas jelas tercatat, namun secara fisik keberadaannya ada di dinas mana, dan siapa yang bawa tidak diketahui jelas. Hal ini seperti kami di dewan sebelumnya, orang pegang mobil, tapi surat-surat kendaraan yakni STNK dan BPKB tidak diketahui ada di mana, dan di pegang oleh siapa, sehingga jika ada keinginan untuk digelapkan bisa saja,” ungkapnya.

Oleh karena itu, katanya, dengan adanya niat baik dan janji pak walikota untuk menata aset daerah ini, dewan masih memberikan waktu kepada pemerintah. Tapi sebuah janji harus perlu diingatkan lagi, sebab dewan dan pemerintah adalah sama-sama menjalankan roda pemerintahan.

“Berkaitan dengan janji, pastinya akan terus di tagih, guna janji-janji tersebut dapat terealisasi, karena sebagai dewan tetap menjalankan fungsi pengontrolan apakah janji tersebut dapat terlaksana atau tidak.Walaupun dalam penataan aset daerah diketahui bersama tidak semuda membalikan telapak tangan. Untuk itu dalam penataan kembali aset, diperlukan suatu kajian dan evaluasi untuk mendapatkan data yang ril,” katanya.

Baca Juga :  Yonas Salean dan Warga Kolhua Siap Teken Kontrak

Talli menegaskan, berkaitan aset, bagi Komisi I DPRD Kota Kupang jadi perhatian serius, sehingga komisi I akan terus mendorong pemerintah kota untuk dapat melakukan penataan aset daerah, baik bergerak dan tidak bergerak sesuai janji-janji politik. Untuk aset tidak bergerak yakni tanah milik pemerintah kota yang ada masih cukup banyak yang statusnya tidak jelas, sehingga masyarakat bisa saja mengklaim bahwa itu milik mereka.