MORAL-POLITIK.COM: Ditengarai di Kota Kupang, pembangunan Kantor Milik Pemerintah tidak lagi memerlukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Fakta membuktikan bahwa banyak kantor yang di bangun dengan mengesampingkan pengurusan IMB, sedangkan kalau masyarakat yang membangun tanpa IMB, selalu saja ada reaksi keras dari pemerintah. Hanya saja kalau pembangunan kantor pemerintah, pengurusan ijin seprtinya tindak menjadi suatu persoalan penting, karena tidak mungkin masyarakat datang dan melakukan protes terhadap pemerintah.

Terakhir, pembangunan kantor milik pemerintah tanpa IMB adalah Kantor Satker Bendungan milik Balai Sungai Wiilayah II, Nusa Tenggara. Pembangunan gedung dengan konstruksi tiga lantai tersebut dikerjakan tanpa ada IMB.

Sesuai pengakuan Kepala Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPST) Kota Kupang Thomas Balukh, dan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kupang, bahwa pembangunan gedung itu tanpa IMB. Bahkan pihak Bidang Penataan Ruang telah mengeluarkan surat teguran pertama kepada pihak Balai Sungai terkait pembangunan gedung tiga lantai tanpa IMB tersebut.

“Hari kami sudah mengeluarkan surat teguran pertama kepada pihak Balai Sungai II, terkait pembangunan gedung tiga lantai di Jalan Piet A. Tallo, Kelurahan Oesapa Barat,” kata Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kupang Adi Mboeik kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/11/2017).

Adi mengaku sangat menyayangkan pembangunan gedung milik pemerintah tanpa melalui proses perijinan yang benar, karena pembangunan kantor milik pemerintah dengan konstruksi bangunan yang besar, seharusnya ada IMB.

“Sungguh sangat disayangkan, pembangunan sebesar itu tanpa ada IMB. Hingga saat ini kami belum menerima berkas permohonan ijin dari pihak balai sungai, sehingga kami perlu mengeluarkan surat teguran kepada mereka,” katanya.

Ketika disinggung apakah pembangunan itu melanggar tata ruang karena lokasinya berada di sekitar Daerah Milik Sungai (DAS) di sekitar Sungai Liliba, Adi mengaku bahwa pihaknya belum bisa menentukan apakah pembangunan itu melanggar tata ruang atau tidak, sebab dirinya beluma mendapat surat permohonan ijin dari pihak Balai Sungai, dan ia juga belum mengetahui dengan jelas letak lokasi pembangunan itu.

Baca Juga :  Matim : Peningkatan status jalan, warga Jati dan Jengok sambut riang

“Hanya saja yang kami ketahui bahwa pembangunan itu tanpa ijin dan kami telah mengeluarkan surat teguran pertama. Jika teguran pertama tidak diindahkan, maka kami akan mengajukan surat teguran kedua hingga surat teguran ketiga. Jika surat teguran tidak diindahkan maka akan ada sanksinya,” kata Adi.

Thomas Balukh

Sementara itu Kepala Dinas Perijinan Terpadu Pelayanan Satu Pintu (PTPSP) Kota Kupang Thomas Balukh, hingga saat ini belum menerima permohonan IMB dari pihak Balai Sungai Wilayah II, sehingga dirinya sangat menyayangkan pembangunan yang tanpa melalui perijinan tersebut.

 

 

 

 

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny