MORAL-POLITIK.COM: Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Training of Trainer (TOT) Sahabat Ombudsman di Hotel Swissbellin Kristal, Kota Kupang, Jumat (24/11/2017).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton dalam sambutannya mengajak kepada seluruh peserta yang hadir agar secara bersama-sama menjaga, sekaligus melaporkan segala maladministrasi dalam pelayanan publik.

“Ombudsman mengajak semua pihak, baik perorangan maupun instansi untuk secara bersama-sama membantu warga, dalam hal ini bisa membantu mereka mengkomplain kepada Ombudsman jika ada pelayanan publik yang tidak memuaskan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik, yang dananya bersumber dari APBN dan APBD.

Philipus Jemadu

Calon Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTT Philipus Jemadu mengatakan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Ombudsman RI tidak berada dalam hubungan hierarki.

“Dalam ketatanegaraan, Ombudsman RI tidak berada dalam hierarki hubungan vertikal. Lembaga ini memiliki wewenang untuk memberikan saran dan masukan kepada Presiden atau DPR untuk dipertimbangkan,” jelasnya.

Jemadu menambahkan, jika dalam menangani sebuah kasus, kemudian menuliskan laporan kasus tersebut kepada presiden ataupun lainnya, hal itu bukanlah sebagai suatu pertanggungjawaban.

Baca Juga :  Efek Pembangunan Infrastruktur Terhadap Provinsi NTT