MORAL-POLITIK.COM: Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Kupang mencegah menjamurnya human trafficking (tindak perdagangan orang)

Kepala Dinsosnakertrans Kota Kupang Goza Yohanes kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (27/11) mengatakan, dinas yang dipimpinnya ini terus melakukan pengawasan dan memperketat proses pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kota Kupang sebagai kota transit.

“Minimal proses seleksinya kita perketat. Jadi sebelum kita berikan rekomendasi, kita harus seleksi dulu apakah para calon TKI itu memenuhi syarat atau tidak, kalau tidak kita tidak akan berikan rekomendasi,” jelasnya.

Ia mengatakan, langkah ini diambil sebagai suatu upaya dalam mengatasi human trafficking. Dan selain itu juga mengatasi masalah yang menimpa para TKI yang bekerja di luar negeri.

“Dalam pencegahan humam trafficking, kami sangat memperketat pengawasan baik dari sisi perusahan maupun dokumen para tenaga kerja,” katanya.

Untuk pemeriksaan dokumen tenaga kerja ini, kata dia, pihaknya melakukan pemeriksaan semua dokumen dari tenaga kerja yang direkrut tersebut tidak hanya dokumen fotocoppy, tapi dinas meminta dokumen yang asli seperti KTP, KK dan yang lainnya.

“Kami minta dokumen yang asli ini, karena Kota Kupang adalah kota transit, dan tenaga kerja yang direkrut lebih banyak dari luar Kota Kupang, sehingga bisa saja adanya pemalsuan dokumen tenaga kerja yang direkrut tersebut,” tambahnya.

Selain pemalsuan dokumen para tenaga kerja, pungkas dia, bisa ada PJTKIS yang dinyatakan legal bisa saja mengilegalkan tenaga kerja yang direkrut. Sehingga hal ini perlu diperketat pengawasannya.

 

 
Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

Baca Juga :  "Abu Nae" Mendaftar Lagi di PAN, Siapa yang Dipinang Jadi Wakil?