MORAL-POLITIK.COM: Pembangunan infrastruktur yang baik dan memuaskan, membutuhkan banyak elemen pendukung.

Selain kesiapan anggaran dan tekhnologi, salah satu elemen yang paling penting ialah Sumber Daya Manusia (SDM). Secara lokal, SDM yang disiapkan kampus-kampus di Nusa Tenggara Timur (NTT), sejauh ini belum terlalu memuaskan.

Namun demi terus berlanjutnya pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat NTT, pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi NTT menggunakan jasa yang telah disiapkan universitas-universitas di NTT.

Berdasarkan fenomena lokal ini, menjelang Hari Bakti PU ke-72, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kupang, PUTR Provinsi NTT menggelar sarasehan bertajuk “Peningkatan Kapasitas SDM Pembangunan yang Profesional, Berdaya Saing Global dengan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi”, di IMA Hotel, Kota Kupang, Kamis (30/11/2017).

Kadis PUTR Provinsi NTT Andreas W. Koreh mengatakan, apa yang menjadi persoalan serius dalam pembangunan infrastruktur di NTT selama ini ialah rendahnya SDM.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa persoalan serius kita ialah masih rendahnya SDM tenaga kerja yang disiapkan kampus-kampus di NTT. Dan kita tidak bisa memersalahkan satu pihak saja, apakah itu pemerintah ataupun pihak universitas,” katanya ketika diberikan kesempatan berbicara dalam acara sarasehan tersebut.

Jika ingin kualitas pembangunan infrastruktur di NTT ini baik, lanjutnya, universitas-universitas harus mengambil peran secara nyata.

“Kampus tidak boleh memosisikan diri seperti menara gading. Begitu juga dengan pemerintah. Keduanya harus saling mendukung. Jika ingin pembangunan infrastruktur berkualitas, tapi jika lulusan dari universitas juga SDM-nya tidak memuaskan, apakah mungkin?” kata dia.

Persoalan pembangunan infrastruktur di NTT tidak hanya itu. Andreas menambahkan, untuk memenuhi seluruh keinginan masyarakat akan infrastruktur, jelas tidak mungkin.

Baca Juga :  Ini Sosok Pasangan Nike Mitak...

“Anggaran yang diperoleh Dinas PUTR tidak banyak. Dalam setahun, anggaran yang kami peroleh tidak sampai Rp. 300 miliar. Dulu bisa sampai Rp. 400 miliar. Sekarang tidak lagi. Jadi untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang begitu tinggi, jelas tidak mungkin,” kata dia lebih lanjut.