Jefri Riwu Kore. (foto: kupang.tribunnews.com)

 

MORAL-POLITIK.COM – Pemerintah Kota Kupang sangat serius menanggapi rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Rencana itu untuk menata Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor Jalan El Tari dan Jalan Frans Seda.

Dalam rangka menindaklanjuti RTBL tersebut, hari ini, Kamis (9/11/2017) diadakan lagi Rapat Persiapan Pembangunan Koridor 5 Segmen Koridor El Tari-Frans Seda di Kota Kupang tahun anggaran 2018 di Ruang Garuda, Balai Kota Kupang.

Rapat persiapan itu dipimpin langsung oleh Walikota Kupang Jefri Riwu Kore, didampingi Sekda Bernadus Benu.

Hadir dalam rapat itu, pihak Balai Jalan Wilayah IX Nusa Tenggara, Dinas PUPR Provinsi NTT, Dinas Perhubungan NTT.

Selain itu ikut hadir pula Anggota DPRD NTT Anton Bele. Sementara dari Pemkot Kupang hadir Kepala BPKAD Jefri Pelt, Kepala Bappeda Jhon Pelt, Kadis Perhubungan Yogerens Leka, Ketua Komisi III Herry Dahi Kadja, Sekretaris Komisi III Tellendmark Daud.

Memulai rapat, Jefri mengaku antusias terhadap desain yang telah dibuat Dinas PUPR NTT. Dan pemerintah berencana turut berandil dalam pembangunan tersebut, dengan menyediakan alokasi anggaran dalam kisaran Rp 30 sampai Rp 40 miliar.

“Kita ingin mengambil alih pembangunan khusus di Segmen III, di kawasan Jalan Frans Seda, khususnya di kawasan Boney M. Kawasan ini akan dijadikan taman kota. Karena lahannya cukup luas, direncanakan akan dibangun embung kota. Di dalamnya dilengkapi ampiteater mini berhadapan dengan embung. Boney M Park akan dilengkapi area khusus pedagang kaki lima (PKL), air mancur, dan parkiran. Namun untuk pembangunannya terkendala masalah lahan, karena keluarga Haba, Eoh selaku pemilik lahan belum mau melepaskan lahannya untuk pemerintah,” katanya.

Jefri menjelaskan, persoalan lahan di Boney M, memang perlu pendekatan persuasif dari pemerintah. Pasalnya, sesuai sertifakat yang ada, ukuran tanah pada lokasi itu hanya 900 meter persegi, namun ketika pemerintah sudah menyiapkan ganti rugi, pihak keluarga pemilik lahan mewajibkan pemerintah mengganti tanah secara keseluruhan! Sehingga hal ini yang menjadi masalah, karena butuh biaya yang besar. Apalagi ketersediaan dana Pemkot juga terbatas.

 

 

Penulis : Nyongki