MORAL POLITIK : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur (NTT) Ganef Wurgiyanto mengatakan, pemanfaatan potensi perikanan tangkap di NTT baru mencapai 40 persen.

“Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil,” kata Ganef Wurgiyanto kepada wartawan di Kota Kupang, Kamis (8/11/2017).

Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu mengakui pemanfaatan potensi laut di provinsi dengan luas wilayah laut mencapai 200.000 kilometer persegi itu belum maksimal, karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, maupun sarana prasarana seperti kapal dan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, lanjutnya, kewenangan mengekploitasi hasil laut masih terbatas terutama untuk wilayah yang kaya hasil ikan seperti Laut Sawu, yang merupakan kawasan konservasi dan dilindungi undang-undang.

“Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sudah menegaskan kewenangan provinsi hanya mengelolah wilayah laut dari 0-12 mil. Di walayah inilah nelayan-nelayan kita bisa mengekplorasi hasil laut,” katanya.

Ganef menilai capaian pemanfaatan hasil laut sejauh ini masih wajar karena mengandalkan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.

“Kalau kita mau betul-betul mengeksploitasi tapi dengan cara yang tidak ramah lingkungan maka bisa mencapai 90 hingga 100 persen. Tapi kan tidak boleh karena berbenturan dengan aturan, di sisi lain kita juga menjaga agar hasil-hasil laut tidak punah,” tambah dia.

Menurutnya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi laut, pemerintah pusat dan daerah memperkuatnya dengan memberikan bantuan kapal kepada nelayan beserta alat tangkap yang ramah lingkungan secara bertahap setiap tahun.

Ia mencontohkan alokasi bantuan sebelumnya dalam APBD 2017, pemerintah provinsi berupa bantuan kapal nelayan berukuran 3 gross tonage (GT) sebanyak 65 unit serta perahu ketinting sebanyak 195 unit.

Baca Juga :  Mikhael Rajamuda Bataona: Koalisi Golkar dan PDI-P Untungkan Jonas Salean

Selain itu, dalam Rencana APBD 2018 telah diusulkan pula alokasi tambahan bantuan berupa 300 kapal nelayan di antaranya 200 unit perahu ketinting dan kapal 3 GT sebanyak 100 unit, masing-masing dilengkapi alat tangkap ramah lingkungan berupa gill net dan Global Positioning System (GPS).