MORAL POLITIK : Kasus pembangunan Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang mendapat tanggapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Subauditorit NTT II BPK Perwakilan Provinsi NTT Beben Adna Bokim mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan secara interen kasus Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang dengan BPK Pusat.

“Sebagai lembaga tinggi negara, kami memiliki aturan-aturan yang mesti kami patuhi. Kasus ini menjadi kewenangannya BPK Pusat. Tapi kami akan mendiskusikan secara interen dengan BPK di Pusat,” kata Beben kepada moral-politik.com di kantornya, Kota Kupanh, Jumat (3/11/2017).

Kasus proyek Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang ini, menurut Beben, belum sempat didengar pihak BPK NTT karena tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT.

“Kewenangan kami hanyalah menangani kasus di wilayah ‘provinsi’ dan ‘kota’ di Provinsi NTT. Proyek jembatan itu menjadi kewenangannya BPK Pusat,” jelas dia.

Terhadap persoalan-persoalan dalam masyarakat pun, demikian menurut Beben, pihaknya akan menindaklanjuti kasus-kasus yang dilimpahkan dari Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian berdasarkan laporan tertulis.

Walau bukan menjadi kewenangan BPK Provinsi NTT, Beben mengatakan bahwa pihaknya selalu menampung aspirasi dari masyarakat.

“Kami selalu menampung aspirasi dari masyarakat. Itu sudah menjadi tugas kami. Kami menampung ini untuk kami diskusikan dengan BPK Pusat,” demikian Beben.

 

 

 
Penulis : ambuga
Edtor    : erny

Baca Juga :  Obati Kanker Serviks, Sri Wahyuningsi: Kunjungi Puskesmas Bakunase!