MORAL POLITIK : Koordinator Pelaksana pada Yayasan Perkumpulan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT Sarah Lery Mboeik, tak mau berkompromi dengan kasus pembangunan Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang.

Ditemui di ruang kerjanya, Kota Kupang, Rabu (1/11/2017) siang, Sarah menuturkan bahwa kasus penggantian lahan warga untuk pembuatan Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang harus secepatnya ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT).

“DPRD NTT harus secepatnya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak yang terlibat,” tegas dia.

Sarah mengatakan, DPRD NTT sebagai perwakilan rakyat harus bisa secara cepat merespon ini, karena kalau dibiarkan berlarut-larut, persoalannya akan menjadi lebih rumit.

“Tentu yang menjadi korban adalah warga. DPRD NTT harus merespon hal ini. Harus ada tindak lanjut tegas, yaitu menggelar RDP dengan pihak terkait. Jika dalam perjalanan pembangunan ada hak-hak rakyat yang belum diberikan, maka berikanlah itu sesuai kontrak kerja,” kata Sarah.

Selain itu, dia juga menghimbau kepada Inspektorat atau Banwas Provinsi NTT untuk turun melihat situasi secara lebih jelas.

“Pihak Inspektorat harus turun melihat situasi ini. Badan Pengawas Keuangan (BPK) harus turun dan melakukan audit,” tegas Sarah.

Baca Juga :  Golkar Kota Kupang Akan Musda, Zeyto Ratuarat Dipercaya Jadi Ketua...