MORAL POLITK : Komisi I DPRD NTT akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam kasus Hutan Adat Pubabu demi mencari solusi untuk persoalan sengketa tanah ini.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Leo Ahas kepada moral-politik.com, di kantor DPRD NTT, kota Kupang, Selasa (7/11/2017).

“Kami akan memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat adat Pubabu sendiri, untuk meminta keterangan lebih lanjut dan mencari solusi terhadap persoalan sengketa hutan adat ini,” kata Leo.

Menurutnya, ada hal-hal yang perlu dijelaskan lagi oleh pihak masyarakat adat Pubabu, juga oleh pihak pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman lebih jauh.

“Menurut saya, ada hal yang perlu diklarifikasi dan dijelaskan oleh masyarakat adat Pubabu sendiri, misalnya soal sejarah hutan adat itu,” kata Leo.

Selain itu, menurut Leo, masyarakat adat Pubabu harus bisa menunjukkan secara pasti, apa dan masih adakah komunitas yang mereka klaim sebagai masyarakat Adat itu.

“Mereka harus menunjukkan, apakah masyarakat/komunitas adat itu masih ada sampai hari ini, sehingga kita bisa tahu siapa yang paling berhak dalam kepemilikan hutan ini. Peraturan Agraria sudah mengatur soal unsur-unsur masyarakat/ komunitas adat. Untuk mengakui mereka sebagai masyarakat Adat, unsur-unsur yang terdapat dalam Peraturan Agraria itu harus mereka penuhi dulu,” jelasnya.

Namun menurut Leo Ahas, pemerintah harus melihat masyarakat Adat Pubabu itu sebagai pihak yang harus diayomi, bukan sebagai musuh.

Baca Juga :  Gubernur Frans belum mengusulkan 3 nama calon PLT Wali Kota Kupang, mengapa?