MORAL-POLITIK.COM: Revolusi mental adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun kembali mental dan karakter bangsa Indonesia.

Program ini sejatinya dihayati dan dijalankan semua pihak, namun pihak yang paling diharapkan untuk turut merevolusi mentalnya, ialah para pejabat negara.

Berdasarkan pertimbangan ini, pada tanggal 17 September 2017, Kupang Corruption Watch (KCW) menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait indikasi tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional X Kupang, Hadrianus Bambang Nurhadi Widihaetono, terhadap beberapa pekerjaan yang ditanganinya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Surat dimaksud didapatkan moral-politik.com pada Selasa (26/11/2017) petang.

Surat bernomor 14/KCW/11/2017 itu ditujukan kepada Menteri PUPR, tembusan ke Presiden Republik Indonesia, dan ditandatangani oleh Johny Ballo sebagai Direktur KCW.

KCW sebagai lembaga yang menjaga sekaligus mengawasi proses pembangunan di NTT, menjelaskan beberapa hal kepada Menteri PUPR terkait tindakan Kepala Balai Jalan Nasional X Kupang.

Dalam surat bertanggal 17/11/2017 itu, dijelaskan bahwa Kepala Balai Jalan Nasional X Kupang telah melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya, yakni menjanjikan sebuah proyek, dalam hal ini perencanaan dan pengawasan, kepada salah seorang Konsultan di Kota Kupang dengan meminta sejumlah uang.

Namun, sebagaimana isi suratnya, janji itu tidak ditepati oleh Kepala Balai Jalan Nasional X Kupang. Malah, Konsultan itu dimaki, dikembalikan uangnya, dan disuruh untuk tidak boleh ke Kantor Balai Jalan lagi.

Selain itu, Kepala Balai Jalan Nasional X Kupang meminta kepada sang Konsultan agar merenovasi kantor sementara Balai Jalan Nasional sekaligus penambahan ruangan, dengan janji bahwa pembangunan kantor Balai Jalan Nasional yang baru akan diserahkan proses pengerjaannya kepada sang Konsultan itu.

Namun kemudian, demikian isi suratnya, proses pengerjaan kantor Balai Jalan Nasional yang baru justru diserahkan kepada ‘orangnya’ Kepala Balai Jalan Nasional, namanya Pak Miki dari Jakarta.

Baca Juga :  Catatan dari Sosialisasi Dinas PU NTT Membangun Infranstruktur

Berdasarkan hasil investigasi dan laporan dari KCW, tertulis juga, Kepala Balai Jalan Nasional X Kupang terindikasi ikut terlibat dalam pengerjaan tiga buah jembatan dan satu buah ruas jalan yaitu ruas jalan Dafala-Nualai, yang seharusnya dikerjakan oleh pemenang tender, yaitu PT PP. Oleh Kepala Balai Jalan Nasional X Kupang, proyek itu akhirnya diserahkan kepada perusahan lain dengan kontribusi 15%.