Home / News NTT / Ombudsman: Hapus SKKH, Dinas Peternakan NTT Berkilah…

Ombudsman: Hapus SKKH, Dinas Peternakan NTT Berkilah…

foto: ambuga/moral-politik.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyarankan kepada Pemerintahan Provinsi (Pemprov) NTT agar segera menghapus Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton kepada moral-politik.com di Kota Kupang, awal pekan lalu.

Darius menegaskan, SKKH yang dikeluarkan Dinas Peternakan NTT hanyalah menambah proses pelayanan pengeluaran sapi NTT ke daerah lain, karena sebelumnya, sapi-sapi yang akan dikeluarkan ke daerah lain itu telah mendapatkan SKKH dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

“Dinas Peternakan Provinsi NTT agar menghapus syarat SKKH bagi pengeluaran ternak sapi asal Provinsi NTT. Dengan demikian, ternak sapi cukup dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan kabupaten/kota, dan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang,” katanya.

Hal ini dilakukan, lanjutnya, demi memangkas prosedur pelayanan yang terkesan bertele-tele.

“Ini dilakukan guna memangkas prosedur pelayanan yang panjang dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau,” jelasnya.

Frans Samon

Terpisah, ketika dimintai penjelasan, Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi NTT Frans Samon mengatakan, apa yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT bukanlah mengeluarkan SKKH, namun Surat Keterangan Verifikasi Dokumen Kesehatan Hewan (SKVDKH) sebelum diterbitkan rekomendasi teknis sebagai prasyarat ditetapkan ijin pengeluaran ternak.

“Kami pada prinsipnya menyambut baik saran dan rekomendasi dari Ombudsman RI Perwakilan NTT ini. Sebenarnya yang dilakukan oleh provinsi adalah memverifikasi kembali dokumen kesehatan hewan, di mana SKKH yang dibuat oleh kabupaten, apakah sudah melewati proses laboratorium atau belum, termasuk apakah sudah ada keterangan bebas anthrax bagi daerah endemis anthrax,” jelas Samon.

Baca Juga :  Akhirnya Jonas Salean Mengakui Akan Melamar Semua Parpol

Menurutnya, jika hal tersebut sesuai hasil verifikasi belum terpenuhi, maka dokumen kesehatan hewan tersebut dikembalikan untuk dipenuhi. Jadi yang dilakukan Dinas Peternakan Provinsi NTT seharusnya mengeluarkan SKVDKH sebelum diterbitkan rekomendasi teknis sebagai prasyarat ditetapkan ijin pengeluaran ternak.

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button