MORAL POLITIK : Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai proses niaga sapi merupakan aspek penting bagi negara, khususnya NTT, namun belum dikelolah secara baik.

Hal ini diungkapkan Herwin Gunawan, Calon Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTT kepada moral-politik.com di Kota Kupang, Jumat (10/11/2017).

“Proses niaga sapi yang dilakukan dengan baik akan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya para peternak sapi. Namun, diduga proses niaga sapi di NTT belum di kelolah secara baik,” kata Herwin.

Menurutnya, persoalan penting yang harus dipikirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT adalah saluran niaga sapi, yang selama ini masih terbengkalai karena belum diterapkannya standar operasional prosedur niaga sapi.

“Kami melakukan investigasi selama 3 bulan di beberapa kabupaten, dan hasil yang kami peroleh menunjukan standar operasional dalam administrasi niaga sapi belum dimiliki semua instansi terkait. Ditambah lagi, tidak semua komponen standar operasional prosedur (SOP) dilakukan oleh beberapa instansi, khususnya mengenai standar waktu,” jelasnya.

Mengenai standar waktu, demikian menurut Herwin, lambatnya proses pengeluaran Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT menjadi salah satu penghambat lancarnya niaga sapi di NTT.

“Prosedur yang panjang membuat proses niaga sapi menjadi terhambat. Di kabupaten misalnya, jika kepala dinas peternakan tidak ada, maka penandatanganan rekomendasi harus tertunda sampai kepala dinas itu berada di tempat,” katanya.

Baca Juga :  AD Polisikan AL karena memegang anggota tubuhnya...