MORAL POLITIK : Tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ‘membentak’ Wakil Walikota Kupang Hermanus Man pada Jumat (3/11/2017) lalu, bisa dikenai sangsi hukuman administrasi dan hukuman pidana.

Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Ola Mangu Kanisius.

“Tindakan oknum ASN tersebut, yaitu memarahi Wakil Walikota Kupang dapat dilihat dari 2 perspektif, yakni hukum administrasi dan hukum pidana,” kata Ola Mangu kepada moral-politik.com di ruang kerjanya, Senin (6/11/2017).

Menurutnya, dilihat dari perspektif hukum adminstrasi, tindakan ini patut diduga kuat sebagai tindakan indisipliner ASN, oleh karena mengabaikan kewajiban menjunjung tinggi martabat ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 6 PP 53/2010 tentang Disiplin ASN.

“Jenis hukuman disiplin terhadap tindakan tersebut tergantung seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan kerja sesuai dengan tingkatan,” katanya.

Menurutnya, ada tiga jenis hukuman yang diberlakukan dalam tindakan indisipliner ini.

“Pertama, hukuman disiplin ringan, apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja; kedua, hukuman disiplin sedang, apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi; dan ketiga, hukuman disiplin berat apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi pemerintah dan negara,” jelasnya.

Untuk menakar rendah, sedang dan berat pelanggaran ini, demikian lanjut Ola Mangu, ada tim khusus yang telah dibentuk Sekda Kota Kupang untuk bekerja dan memutuskan.

Baca Juga :  Tangani insiden memalukan di ruang kerja Hermanus Man, Pemkot bentuk Timsus