MORAL POLITIK : Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang merasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Walikota Kupang Jefri Riwu Kore dalam sambutan saat penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi dengan KPK di Grand Mutia Kupang, Kota Kupang, Rabu (15/11/2017) menuturkan untuk memberantas korupsi, butuh kerjasama dengan lembaga yang dikhususkan untuk menangani korupsi, gratifikasi.

“Hari ini tercatat di hadapan kita bersama bahwa kita menandatangani suatu komitmen bersama, bagaimana membantu Kota Kupang. KPK membantu Kota Kupang untuk bersama pemerintah melaksanakan sesuatu yang terbaik buat Kota Kupang. Komitmen hari ini adalah komitmen di mana ditandatangi komintmen pengendalian gratasikasi,” kata Jefri.

Jefri menambahkan, komitmen pengendalian gratifikasi ini adalah sebagai langkah yang diambil untuk mengendalikan korupsi, dan mawas diri terhadap praktek KKN.

“Kita tidak menutup mata karena kita ketahui bersama bahwa Kota Kupang ini pada tahun 2015 peringkat pertama Korupsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu mengajak KPK untuk bersama pemerintah untuk membasmi berbagai bentuk praktek korupsi,” jelas dia.

Ia mengaku, kerjasama antara Pemkot Kupang dan KPK bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi, kerjsama yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan kepada para ASN bagaimana menerapkan sistem pemerintahan yang baik, serta memberikan wejangan soal praktek-praktek yang tergolong korupsi, yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Untuk itu ia berharap pada semua ASN bisa berangkat dari kehidupan yang sederhana. “Kalau kita hidup sederhana, kita tidak akan berbuat macam-macam. Jangan merubah pola hidup kita setelah kita sudah menjadi pejabat. Kalau kita menjaga pola hidup kita maka kita akan selamat,” pungkas Jefri.

Baca Juga :  Banjir Sampah, Begini Jurus Pemkot Kupang Mengatasinya...