MORAL POLITIK : Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan mengaku perusahaan dimilikinya sudah memberikan Rp 220 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kewajiban karena menjadi pengembang reklamasi teluk Jakarta.

Hal itu dikatakan Aguan saat menjadi saksi kasus suap mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan pegawainya Trinanda Prihantoro yang didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta.

“Saya dengar pemerintah zaman Pak Ahok minta kontribusi tambahan, untuk PT KNI (Kapuk Naga Indah), ini tidak ada masalah karena kami sendiri sudah ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) sendiri,” kata Aguan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (27/7).

Aguan mengaku pada tahun 2016, perusahaannya diminta membayar kontribusi dan sudah membangun jalan dan bangun rusun. Rusun ada 720 unit bersama dengan Agung Podomoro biayanya Rp 180 miliaran.

“Jadi memang sebagian masuk menjadi kewajiban PT Agung Sedayu sedangkan lebihnya masuk ke kontribusi. Kemudian ada kewajiban Agung Sedayu ke pemerintah lagi Rp 40 miliar jadi total ada Rp 220 milirian,” kata Aguan, seperti dikutip Antara.

Aguan menjadi saksi dalam kasus suap mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan pegawainya Trinanda Prihantoro yang didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi sebesar Rp2 miliar agar mengubah pasal yang mengatur kontribusi tambahan dalam Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP) dari tadinya 15 persen menjadi 15 persen dari 5 persen kontribusi.

Dalam RTRKSP tersebut pemda meminta pengembang reklamasi memberikan kewajiban, kontribusi berupa 5 persen dari luas pulau dan tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) dikali luas lahan yang dapat terjual. Hal ini yang memicu kebuntuan dalam pembahasan antara pemda dan anggota DPRD.

Baca Juga :  PAN : Amien Rais merasa diplesetkan media soal Perang Badar

“Payung hukumnya belum ada, yang rusun sementara masuk ke kewajiban, tapi sekarang kan perhitungan kewajiban belum selesai,” ungkap Aguan.