Home / Opini / Relasi Kuasa dan Gagalnya Kesejahteraan

Relasi Kuasa dan Gagalnya Kesejahteraan

Everd Scor Rider Daniel

Bagikan Halaman ini

Share Button

Opini Everd Scor Rider Daniel *)

 

 

MORAL POLITIK : Kesejahteraan adalah hak.

T. H. Marshall (1963) dalam Right of Citizenship mengklasifikasikan konsep hak kewarganegaraan ke dalam tiga kategori.

Ketiga kategori dimaksud ialah : 1) Civil citizenship (right to individual freedom); 2). Political Citizenship (right to vote and participate in political decision making); 3). Social Citizenship (right to economic welfare and security).

Kesejahteraan menjadi topik yang selalu menarik dalam perbincangan negara. Tapi, kesejahteraan itu juga mudah gagal dalam intrik kepentingan kuasa. Wacana ini sering diributkan, dan memunculkan antitesis terhadap pemerintahan. Negara sebagai omnipotence (sangat kuat). Itu mengapa fungsinya melaksanakan kesejahteraan. Tapi mengapa negara gagal?

Yang menggagalkan proses itu adalah sistem patronase. Jejaring yang membentuk fenomena hybrid: relasi “perkawinan” di luar negara antara elit dengan klien politiknya (Paskarina, 2017). Distribusi kesejahteraan tidak lagi inklusif karena sebagian besar mengalir ke dalam ruang-ruang privat. Bukan pada kepentingan bersama.

Sistem patronase mempengaruhi alokasi sumberdaya, menciptakan ruang aman bagi penyelewenangan. Karena dalam patron klien, terdapat substitusi sumberdaya, insentif, materi, uang, dan juga kemudahan akses kepada klien di tingkat lokal untuk menduduki posisi-posisi politik tertentu.

Kebiasan yang terus berlanjut dalam realitas politik lokal itu sudah menjadi rahasia umum. Konsesus mengenai keadilan masih terus dihadapkan pada situasi dilematis selama distribusi pelayanan negara masih dihimpit kepentingan. Harapan-harapan kesejahteraan seolah jauh. Bukan pesimis, namun lebih tepat, berupaya realistis ketika negara gagal dan dikatakan ‘salah urus’. Negara cenderung bebas dan secara sembunyi bermain dengan kepercayaan publik. Sampai, bahkan ada yang merasa kesejahteraan itu abstrak, tidak di dirasakan. Tantangan bernegara yaitu soal letak pemahaman distribusi kemakmuran. Bagaimana negara berperan, apa bentuk distribusi kesejahteraan? Dan bagaimana kesejahteraan dipraktekan dengan adil?

Baca Juga :  Penting dibaca: Cara hadapi orgasme dini!

Perdebatan Keadilan Antara Rawls, Nozick, dan Sen

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness. Bagi dia, keadilan itu linier dengan equal basic of liberties. Pertimbangan ataupun pengandaian yang disodorkan Rawls, sering digunakan dalam logika bernegara pada umumnya. Pandangan justice as fairness dalam magnum oppus (karya besarnya), A Theory of Justice, 1971, dikemukakan ada dua wilayah inti ketika berbincang soal keadilan: opportunity dan outcomes. Landasan konseptual dari distributive justice Rawls, terletak pada ownership of goods (income, wealth, opportunities, jobs, welfare, utility.) di dalam kelas masyarakat.

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button