MORAL POLITIK : Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan melakukan investigasi terhadap kasus Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang.

Hal tersebut akan dilakukan oleh pihak mereka jika ada pengeluhan dari warga.

Terhadap kasus Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar Kota Kupang, dari pihak Ombudsman RI Perwakilan NTT mengaku belum ada laporan dari warga terkait kasus pengembalian lahan warga.

“Kami akan menginvestigasi persoalan ini jika ada keluhan dari warga. Keluhan itu bisa melalui telepon genggam (handphone) ataupun dengan mendatangi kantor Ombudsman,” kata Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT kepada moral-politik.com melalui WhatsApp (WA), Sabtu (4/11/2017) siang.

Kasus seperti yang dikeluhkan warga tentang Jembatan Petuk dan Jalan lingkar Luar Kota Kupang, menurutnya, bisa menjadi bagian penyelidikan dari Ombudsman.

“Kasus ini pun bisa kami selidiki, karena anggaran yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kasus yang kami tangani tidak hanya kasus nasional, skala yang lebih rendah lagi pun bisa kami investigasi, selagi anggaran itu berasal dari APBN dan APBD,” jelas Darius.

Terhadap proses penanganan kasusnya, demikian Darius, terlebih dahulu ada laporan dari warga.

“Setelah kami mendapatkan laporan warga, tim verifikasi laporan akan memeriksa dokumen untuk mengecek kelengkapan formil dan materiil. Jika lengkap, akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dengan meminta klarifikasi dari terlapor secara lisan maupun tertulis, memanggil, menginvestigasi dan konsiliasi jika memungkinkan,” kata dia.

Baca Juga :  Kasus Jembatan Petuk dan Jalan Lingkar Luar, ini sikap BPKP NTT