Home / News NTT / ‘Human Trafficking’ dalam pandangan Walikota Jefri dan Menteri Yohana

‘Human Trafficking’ dalam pandangan Walikota Jefri dan Menteri Yohana

Walikota Kupang Jefri Riwu Kore menyambut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Yambise, di Balai Kota Kupang, Sabtu (25/11/2017). (foto: nyongki/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Pemerintah Kota Kupang menyikapi maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena daerahnya dijadikan Kota Transit untuk mengirim TKI secara ilegal. 

Salah satu sikap yang dibijaksanakan adalah memasukkan TPPO sebagai salah satu program pemerintah.

“Kasus TPPO sudah sangat meresahkan dan pemerintah tidak bisa tinggal diam melihat kondisi seperti ini. Harus ada langkah-langkah untuk mencegahnya,” kata Walikota Kupang Jefri Riwu Kore dalam sambutannya, saat menutup lomba pemilihan Duta Anti trafficking, yang diselenggarakan Rumah Perempuan Kupang (RPK), bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) di Balai Kota Kupang, Sabtu (25/11/2017).

Dalam kegiatan penutupan pemilihan duta anti trafficking, hadir Menteri PPA RI Yohana Yambise, bersama sejumlah Deputi Kementerian.

Jefri mengatakan, sejak pertama kali ia dilantik menjadi Walikota Kupang, dirinya langsung melakukan sidak ke DispendukCapil untuk melihat pola pengurusan Adminduk, karena di dinas itu sering dijadikan tempat untuk pemalsuan identitas bagi para TKI yang masih berada di bawah umur untuk dikirim keluar negeri.

“Dispenduk merupakan sarang tempat pemalsuan identitas palsu, sehingga saya langsung memantau kesana untuk melihat proses pembuatan adminduk. Banyak anak di bawah umur yang dipalsukan identitasnya baru dikirim keluar negeri. Yang menjadi masalah ketika mereka menjadi korban kekerasan di luar negeri ataupun meninggal, pemerintah tidak mengetahui dengan jelas asal mereka karena identitas dipalsukan. Untuk pengawasannya harus dilakukan di Dispenduk,” katanya.

Selain itu, selaku Walikota, dirinya akan mewajibkan semua kelurahan di Kota Kupang membentuk tim anti trafficking, sebab saat ini baru tujuh kelurahan di Kecamatan Oebobo yang membentuk tim tersebut. Dalam tahun ini dirinya mengistruksikan semua kelurahan wajib membentuknya.

Pada kesempatan itu, Jefri juga mengaku berterimakasih kepada RPK Kupang, atas segala upaya yang dilakukan untuk mengkampanyekan pencegahan trafficking di Kota Kupang.

Baca Juga :  5 Hakim perkuat PN Kelas 1A Kupang

Pencarian Terkait:

  • Moral dan Poltik

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button