MORAL-POLITIK.COM – Uang bisa jadi sumber malapetaka di ranah politik, apalagi bersumber dari perjuangan partai untuk pergerakan organisasi.

Akhir-akhir ini marak diperbincangkan kemelut yang terjadi di internal Partai Hanura besutan mantan Ketua Umumnya Wiranto.

Melansir merdeka.com, Oesman Sapta Odang (OSO) dengan penuh emosional mengkonfirmasi kepada sang sekjen Hanura Sarifuddin Sudding tentang isu penggelapan dana Pilkada serentak 2018. Muncul kasak kusuk di internal bahwa duit hasil persiapan pemilu kepala daerah dikuasai OSO seorang diri. Wakil Ketua MPR itu disebut tidak transparan mengelola dana partai.

OSO marah saat menanyakan isu penggelapan uang itu kepada Sudding. Sudding dipanggil ke kantor Hanura City Tower, Thamrin, Jakarta, pekan lalu. Pembahasan berjalan alot, keduanya saling adu argumen tak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya, OSO secara lisan memutuskan untuk memecat Sudding dari jabatan sekjen.

Prahara pecahnya Hanura muncul ke publik pada Senin 15 Januari lalu. Sarifuddin Sudding bersama dengan para petinggi partai lainnya, Soebagyo HS, Nurdin Tampubolon, Dadang Rusdiana menggelar rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan. Keputusan sudah bulat, melengserkan OSO dari jabatan ketua umum.

Kubu ini mengklaim didukung 27 DPD Hanura dan ratusan pengurus DPC. OSO dinilai telah melanggar AD/ART partai dan pengurus daerah telah mengajukan mosi tidak percaya. Marsekal Madya Daryatmo pun ditunjuk sebagai plt ketua umum untuk melakukan persiapan munaslub.

Di hari yang sama, OSO dan para loyalisnya menggelar rapat verifikasi faktual di Hotel Manhattan, Jakarta. Selain bahas verifikasi, rapat di situ juga menyinggung tentang isu mahar Pilkada serentak 2018 yang nilainya mencapai Rp 200 miliar.

Dalam rapat tertutup, OSO marah disebut menggelapkan uang. Dengan gayanya yang meledak-ledak, OSO menegaskan, dirinya orang berduit dan tak mungkin memalak para calon kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat di Pilkada 2018. Apalagi memakan uang partai untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Kapolda Jabar dan Metro Jaya dipanggil Komisi III