MORAL-POLITIK.COM – Sebagai bagian penting di masyarakat, gereja memiliki sikap dan pandangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2108.

Menurut Vicjen Keuskupan Agung Kupang Romo Gradus Duka, gereja, dalam tiap perhelatan politik, selalu mengedepankan etika-etika dalam berpolitik.

“Gereja akan selalu mengikuti momen politik seperti pilkada, karena gereja juga bagian dari suatu masyarakat. Namun gereja memiliki sikap independen, yaitu akan mengedepankan nilai-nilai etika dalam berpolitik,” kata Romo Gradus kepada moral-politik.com di Kota Kupang, Sabtu (20/1/2018).

Ia tambahkan, karena mengedepankan nilai-nilai etika, gereja tidak akan terlibat secara praktis dalam kegiatan politik.

“Walau gereja tidak secara langsung, dalam praktis, terlibat dalam pilkada, namun gereja selalu mengikuti perkembangan politik yang terjadi. Dalam mengikuti perkembangan-perkembangan politik ini, gereja selalu memberikan masukan kepada para pemimpin, dari sisi etika dan moral,” katanya.

Dengan alasan itu, lanjut Vicjen Keuskupan Agung Kupang ini, gereja tidak akan menolak salah satu kandidat dalam mengikuti momen pilkada 2018 ini.

Juga, sambungnya, gereja tidak akan melarang atau mendorong masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon (Paslon).

“Karena gereja tidak akan terlibat secara praktis. Tidak melarang seorang kandidat, juga tidak melarang atau mendorong umat untuk memilih seseorang. Gereja menghargai dunia politik yang demokratis,” jelasnya.

Baca Juga :  Penyandang Disabilitas Tuntut Hak Anggaran di DPRD Kota Kupang