MORAL-POLITIK.COM – Kemenpora menganugerahkan penghargaan kepada 10 kabupaten/kota di Indonesia sebagai Kota Layak Pemuda (KLP) 2017.

Penghargaan ini menjadi rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89.

“Selamat kepada kabupaten/kota yang telah masuk nominasi dan mendapat penghargaan. Jadikan ini sebagai penyemangat dalam pembangunan kepemudaan, untuk yang belum dapat di tahun ini agar dipersiapkan lebih giat lagi dan memenuhi semua persyaratan yang diajukan,” ucap Menpora Imam Nahrawi dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2017).

Penghargaan diberikan di Ball Room Grand Inna Hotel Padang, Sumatera Barat, Sabtu (28/10) malam. Imam mengatakan, pemuda sebagai agen pembaharuan dan pembangunan perlu mendapat perhatian dan pengembangan.

“Potensi pemuda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memerlukan sesuatu pengintegrasian dalam pengelolaannya di daerah. Karenanya, diperlukan suatu sistem layanan pemuda yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda. Struktur penduduk Indonesia saat ini pada dasarnya cukup positif dalam mendukung pembangunan ekonomi, mengingat jumlah penduduk yang tergolong usia produktif jauh lebih besar dibanding penduduk yang kurang produktif. Kondisi ini merupakan keunggulan menghadapi bonus demografi,” paparnya.

Menurut Imam, pemerintah dalam hal ini Kemenpora mengeluarkan kebijakan dan program Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi kaum muda dalam mendukung pembangunan daerah di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama.

“KLP merupakan salah satu program prioritas Kemenpora dalam meningkatkan mutu standardisasi kepemudaan di seluruh Indonesia, sehingga semua Kota dan Kabupaten di Indonesia mempunyai standardisasi dalam pengembangan pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun yang diatur dalam UU dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 11 Tahun 2017,” ungkapnya.

“Saya optimistis dengan adanya program KLP ini, maka para pemimpin daerah dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan agama, sosial, budaya, dan ekonomi, sesuai dengan Nawa Cita dan komitmen pemerintah, masyarakat dunia dalam mewujudkan suatu kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis layanan dan kepemudaan,” tutupnya.