MORAL-POLITIK.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melakukan rasionalisasi honorer ditanggapi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Litbang, Daud Djirah.

Ia mengaku, keberadaan honorer masih dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Sejak ada moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun empat tahun terakhir, jumlah ASN di lingkup Pemkot Kupang terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyak ASN yang pensiun,” kata Djirah kepada wartawan di Balai Kota Kupang, Selasa (9/1/2018) yang lalu.

Menurut dia, jumlah ASN terus mengalami penurunan. Sebelum moratorium diberlakukan, jumlah ASN di Pemkot Kupang sebanyak 7 ribu orang. Namun hingga awal tahun 2018 jumlah ASN tersisa 5 ribu orang.

Dengan berkurangnya jumlah ASN sebanyak seribu lebih, katanya, maka banyak beban tugas yang harus ditanggung, sehingga keberadaan honorer yang berjumlah sebanyak 1.600 lebih orang, sangat dibutuhkan untuk membantu jalannya roda pemerintahan di Kota Kupang.

Ketika disinggung apakah jumlah honorer yang ada sangat membebani pemerintah, Djirah menegaskan bahwa keberadaan honorer tidak membebabni keuangan daerah, sebab keberadaan tenaga honorer berdasarkan analisis kebutuhan dari dinas, badan, dan bagian di lingkup pemerintahan, dan menyangkut honor untuk mereka sudah disiapkan dan dibahas bersama DPRD, sehingga dirinya merasa keberadaan honorer masih wajar.

“Dari jumlah honorer yang ada, terbanyak mengabdi pada Dinas Kebersihan, dan Bagian Umum Sekot Kupang. Selain itu ada juga guru honorer dan tenaga PTT di Puskesmas, dan RSUD. S.K. Lerik,” pungkas dia.

 

 
Penulis : Nyongki
Editor   : Erny