MORAL-POLITIK.COM – Perangkapan jabatan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK jadi percakapan hangat, seminggu terakhir ini.

Melansir kompas.com, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan tak mempermasalahkan rangkap jabatan sejumlah politisi Golkar di kabinet kerja. Daniel mengatakan, di awal pemerintahan, Jokowi memang sempat melarang menterinya untuk rangkap jabatan di partai politik.

Namun, ia menilai larangan tersebut kini sudah tidak berlaku dengan adanya dua menteri yang rangkap jabatan di Partai Golkar.

“Berarti aturan (larangan rangkap jabatan) tersebut sudah tidak berlaku dong,” kata Daniel kepada Kompas.com, Senin (22/1/2018).

Jokowi sebelumnya mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi mengaku sulit mencari pengganti Airlangga karena masa pemerintahannya tinggal satu setengah tahun.

Selain itu, Idrus Marham yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Sosial juga tetap menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam susunan kepengurusan Golkar yang baru.

Ada juga Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang masih menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

“Berarti sekarang semua (menteri) bisa aktif di partai,” kata Daniel.

Daniel menilai, Jokowi tidak mengistimewakan Partai Golkar dengan mengizinkan menteri dari partai pohon beringin itu untuk rangkap jabatan di kabinet. Ia justru menduga bahwa Jokowi telah mengubah kebijakannya mengikuti perkembangan situasi.

Baca Juga :  KPK Tak menjawab, tapi diduga Akil `bermain` di 7 Pilkada