MORAL-POLITIK.COM – DPRD Kota Kupang sangat berharap agar pihak Satpol PP Kota Kupang dapat bekerja dengan benar untuk melakukan penertiban pembangunan gedung tanpa IMB.

Pasalnya pembangunan tanpa IMB jelas melanggar aturan (Perda) sehingga harus disikapi dengan tegas oleh Pol PP selaku penegak Perda di Kota Kupang.

“Kami tidak ingin kejadian seperti tahun 2017 lalu terulang lagi di tahun 2018. Contohnya banyak, seperti Pembangunan Gedung Kantor Gubernur NTT, Pusat Perbelanjaan Transmart, Pembangunan Gedung Balai Sungai, dan masih banyak lagi,” kata Anggota DPRD Kota Kupang kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Selasa (16/1/2018).

Menurut Talli, Satpol PP pada dasarnya memiliki fungsi pengawasan dan penegakan Perda, sehingga Satpol PP berhak mengambil tindakan penertiban jika terjadi tindak pelanggaran Perda tanpa harus menunggu laporan yang masuk.

“Saya pernah mendengar pernyataan dari Kasat Pol PP Kota Kupang bahwa pihaknya selalu siap menegakkan Perda jika sudah ada laporan yang masuk. Tapi menurut saya itu pernyataan yang keliru,” katanya.

Talli juga mengatakan, selama ini pemerintah bersama DPRD telah menganggarkan dana operasional harian bagi Satpol PP. Dana tersebut diperuntukkan agar Pol PP bisa berpatroli dan mengawasi situasi di Kota Kupang, termasuk untuk memantau adanya pendirian bangunan-bangunan baru di wilayah Kota Kupang.

Talli mencontohkan, jika dalam berpatroli Satpol PP menemukan adanya bangunan baru, maka dengan kewenangan yang dimiliki Satpol PP dapat memeriksa legalitas dari bangunan tersebut tanpa menunggu adanya laporan dari dinas teknis terkait. Dan jika bangunan yang ditemukan tersebut ilegal atau belum mengantongi ijin mendirikan bangunan, maka Satpol PP berhak melakukan penertiban.

“Satpol PP sebagai penegak Perda dapat mengetahui secara jelas fungsi dari Perda-Perda yang ada. Apa saja substansi dan isi dari masing-masing Perda, agar kedepan penegakkan Perda di Kota Kupang dapat berjalan dengan lebih baik,” pungkas Talli.

 

 

 

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny