Andreas William Koreh (kanan) dan Johanis Toby (kiri). foto: v.j. boekan/moral-politik.com

MORAL-POLITIK.COM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Andreas William Koreh (Andre) menegaskan perihal uang muka.

Menurut mahasiswa program doktoral pada Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini, uang muka yang biasa diberikan kepada kontraktor bukan lagi sebagai hak, tapi kewajiban.

“Uang Muka bukan lagi menjadi hak para penyedia jasa kontraktor, tapi kewajiban,” kata Andre dalam acara penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga di gedung PUPR provinsi NTT, Kantor Gubernur NTT Pertama, Jl. Basuki Racmat No. 1, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Kamis (31/1/2018) Pukul 10.40 WITA.

jurnalis yang meliput.

Andre menegaskan, walaupun selama ini uang muka selalu dikatakan sebagai hak, sebagai seorang penyedia anggaran, ia memiliki pandangan yang lain.

“Dalam kontrak boleh saja di bilang bahwa itu adalah hak, namun bagi saya itu adalah kewajiban. Jaminan uang muka boleh keluar asal sudah ada jaminan pembangunan. Secara normatif uang muka boleh keluar jika ada jaminan bangunan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai penyedia anggaran sekaligus penikmat jasa kontruksi, dirinya berharap agar anggaran yang disiapkan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak.

“Kami berusaha keras agar belanja pemerintah tidak terjadi penumpukkan. Jadi harus dilakukan penganggaran secara baik. Kalau uang muka 100 juta sekalipun, akan kami bayar, jika ada jaminan bangunan juga komitmen dari para penyedia jasa kontruksi,” jelasnya.

Sebagai seorang kepala dinas, ia akui tiap bulan pihaknya selalu meningkatkan komitmen dalam membangun infrastruktur di provinsi NTT.

“Ini tidak selamanya menyangkut besaran kontrak yang ditandatangani. Ini juga menyangkut komitmen kita bersama untuk membangun provinsi ini. Dan sebagai penyedia anggaran, kami tidak ingin anggaran yang disiapkan tidak dimanfaatkan dengan baik karena minimnya komitmen kita dalam membangun,” jelasnya.

Sebagaimama diketahui, tahun ini Dinas PUTR provinsi NTT melakukan kontrak kerja paling awal dengan pihak ketiga. Tahun sebelumnya, PUTR melakukan tandatangan kontrak sekitar bulan Maret.

Alasannya, agar tidak terjadi pemotongan anggaran karena sudah ada tandatangan kontrak yang telah dilakukan.

Berikut potret lain jalannya acara tersebut.

 

 

Penulis : Ambuga
Editor   : Erny