Ilustrasi Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang, Jefry Riwu Kore dan Herman Man tiba di KPU Kota Kupang, Rabu (21/9/2016) yang lalu. (Foto: POS-KUPANG.COM/HERMINA PELLO TIBA)

 

MORAL-POLITIK.COM – Rencana Pemerintah Kota Kupang memberikan jaminan kesehatan (BPJS) bagi warga tidak mampu ditanggapi “cuek” oleh pemerintah kelurahan.

Pasalnya dari 51 kelurahan yang ada, baru 22 kelurahan yang sudah masukan data verifikasi warga miskin di Kota Kupang yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Feliksberto Amaral kepada wartawan di kantornya, Rabu (28/2/2018) kemarin menjelaskan, salah satu program kegiatan Walikota Kupang Jefri Riwu More dan Hermanus Man bagi masyarakat miskin yang belum memiliki satupun kartu jamiman kesehatan, dapat diakomodir melalui kerjasama yang akan dilakukan pemerintah kota dengan BPJS melalui pembiayaan APBD.

Oleh sebab itu, nama-nama warga miskin yang sudah terdata perlu dilakukan verifikasi ulang di tingkat kelurahan.

Berkaitan hal tersebut, kata Amaral, Dinas Sosial sebagai penghimpun data warga miskin, terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan guna melakukan verifikasi ulang nama-nama tersebut.

“Pelaksanaan verifikasi bagi warga miskin yang dilakukan di 51 kelurahan tersebut untuk mengecek kembali apakah nama yang terdata dan sudah dikirim ke kementerian sebanyak 15 ribu lebih tersebut masih ada atau tidak. Data warga miskin yang sudah dikirim kementerian tersebut belum masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), sehingga data hasil verifikasi di tingkat kelurahan harus secepatnya rampung,” ungkapnya.

Menurutnya, dari hasil verifikasi yang dilakukan di 51 kelurahan yang ada, baru 22 yang sudah masukan data hasil verifikasi baik soft copy maupun hard copy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

62 − = 57